TEMPO Interaktif, Jakarta: Rendahnya kesadaran dan penegakkan hukum menyangkut dana partai politik serta keterbukaan keuangan dalam pemilu 2004, merupakan salah satu problem serius yang terlupakan oleh banyak pihak. Hal ini diungkapkan oleh Romanus Lendong, dari koalisi kebebasan memperoleh informasi dalam diskusi publik "Dana Kampanye Parpol dan Prospek Pemilu 2004" di Jakarta, Rabu (17/12)."Menurut perspektif kebebasan berinformasi, tidak ada keterbukaan dari lembaga-lembaga terkait dalam pemilu," kata Lendong. Yang dimaksud lembaga-lembaga terkait itu adalah Komisi Pemilihan Umum maupaun parpol sendiri. Dampak dari tidak terbukanya keuangan parpol dapat menciptakan peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh parpol dan wakil rakyat. Keterbukaan keuangan parpol ini didasarkan pada pemikiran bahwa publik berhak mengetahui dan mengontrol proses-proses politik yang demokratis, adil dan antikorupsi. Karena itu, kata Lendong, UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu perlu diefektifkan. Lendong mengakui, keberadaan undang-undang tersebut belum terjamin terwujudnya kebaikan karena ada ketentuan yang saling bertentangan. UU Parpol pasal 17 menyatakan bahwa parpol mendapatkan dana dari sumbangan wajib anggota, sumbangan yang diizinkan oleh hukum dan bantuan oleh negara. Sementara UU Nomor Pemilu menyatakan dana kampanye bisa didapat oleh peserta pemilu dari anggota parpol termasuk calon untuk DPR, DPD, DPRD dan kabupaten. Selain itu dari sumber tidak mengikat lainnya.Sementara itu, koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, menyoroti masalah laporan keuangan parpol. Selama ini laporan tersebut sebatas pada identitas dari penyumbang. Padahal yang lebih dibutuhkan oleh publik adalah laporan keuangan secara keseluruhan dari parpol yang bisa dijadikan dokumen publik. "Juga yang lebih krusial saat ini adalah proses pencalonan legislatif," kata Teten. Menurut dia, seleksi caleg dalam partai tidak demokratis. Proses ini biasanya digunakan untuk mencari dana kampanye parpol. Hal ini tercermin dalam penjualan formulir caleg oleh parpol dan pembelian tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, seperti ulama dan kiai. "Ada partai yang menjual formulirnya minimum Rp 5 juta," kata Teten. Akibatnya, orang-orang kaya dapat membeli partai dan menjadi kendaraannya untuk meraup keuntungan pribadi yang lebih besar. "Bila partai berbuat demikian maka pemilu telah gagal," lanjut Teten. Ia juga mengungkapkan, tidak adanya pembatasan belanja maksimal untuk kampanye akan menguntungkan partai-partai kaya. Mereka praktis akan mendominasi pemasangan iklan di media cetak atau elektronik serta semua sarana dalam kampanye yang mobile.Deputi Direktur Cetro, Hadar Gumay, menyayangkan keputusan KPU yang tidak mengatur bahwa parpol harus memberikan laporan keuangannya kepada publik. "Dalam keputusan KPU 676 tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa KPU diharuskan mempublikasikan laporan tersebut," katanya. Padahal, lanjut dia, KPU yang baru ini diharapkan lebih berani, lebih kreatif dan lebih reformatif dalam mengurus penyelenggaraan pemilu ini. ?Tapi ternyata mereka tidak lebih seperti robot, yang apa adanya saja dari undang-undang pemilu,? kata Gumay. Poernomo G. Ridho - Tempo News Room