TEMPO Interaktif, Jakarta:Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan menolak kampanye di kampus. Mereka sepakat tidak akan memberi ijin bagi partai politik masuk kampus pada pemilu mendatang. Kampanye itu kegiatan politik praktis, kampus ini sepakat tidak boleh menjadi ajang politik praktis, kata Pembantu Rektor III bidang kemahasiswa Prof. Dr.Ir.H.Ambo Ala,MSC. Menurut Ambo, rektorat akan memakai hak otoritasnya untuk menentukan apakah kampanye tersebut diizinkan atau tidak seperti yang disebut dalam Undang-Undang Pemilu. Mereka khawatir kampanye dengan pengerahan massa dapat menimbulkan ekses negatif. Bahkan bisa menjadi konflik bagi yang pro dan kontra terhadap parpol yang sedang kampanye. Namun rektorat tidak akan memaksa mahasiswanya buta politik. Mereka tetap diijinkan berpolitik dengan menyampaikan melalui cara-cara yang akademis dan mengacu pada perilaku ilmiah di lingkungan kampus. Ijin diberikan jika bentuknya diskusi-diskusi politik namun tetap diluar jam kuliah. Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Asdar Tukan berpendapat lain. Asdar menilai undang-undang politik yang membolehkan kampus sebagai ajang kampanye partai politik adalah sesuatu yang wajar. Sebab komunitas kampus termasuk sasaran yang potensial bagi kalangan parpol dalam merebut suara. (Syarief Amir)