TEMPO Interaktif, Jakarta:Pansus DPR dibentuk tidak dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi, tidak ada relevansinya antara rekomendasi DPR yang menyatakan tragedi Semanggi dan Trisakti adalah kriminal murni dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP HAM. Usman Hamid, Sekretaris KPP HAM menjelaskan hal itu dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rusdy As’ad, di pengadilan itu, Selasa(19/2). Pertemuan tersebut menyerahkan kelengkapan berkas-berkas yang menyangkut permohonan bantuan KPP HAM kepada pengadilan HAM untuk memanggil secara paksa perwira-perwira TNI/Polri yang disangka melakukan pelanggaran HAM. Penjelasan Usman tersebut ditambahkan pula oleh Munarman, anggota KPP HAM yang turut mendampingiUsman. Menurut Munarman, TNI/Polri berlindung di bawah Pansus DPR, padahal Pansus bukanlah implementasi dari Undang-Undang No.26 tahun 2000. “Itu jelas di dalam pasal 43,” kata dia. Kompetensi Pansus DPR, dalam pandangan Munarman, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut. Sedang keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus seharusnya keluar dari pengadilan. Kewenangan Pansus seharusnya hanya menerima berkas yang berasal dari KPP HAM. Kemudian baru dapat merekomendasikan apakah sebaiknya diselesaikan melalui pengadilan HAM adhoc atau komisi kebenaran. (Zacharias Wuragil - Tempo News Room)