TEMPO Interaktif, Bandung:Nasib Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Omar Berto kini berada di tangan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, selaku pemegang saham. Demikian hasil kesepakatan antara Serikat Pekerja (SP) PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Komisi IV DPR dan jajaran direksi PT KAI. “Pihak DPR hanya bisa menyampaikan aspirasi SPKA yang menginginkan dirut PT KAI mundur. Selanjutnya terserah pemegang saham (Menteri Negara BUMN) ,” ujar Ketua Komisi IV Sumaryoto seusai perundingan di ruang auditorium kantor pusat PT KAI di Bandung, Senin (18/2). Perundingan yang berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 WIB itu berlangsung datar, tidak seperti dugaan para wartawan. Di awal pertemuan SPKA yang dipimpin sekretaris umumnya Amien Abdurrachman hanya menyampaikan tuntutan berupa mundurnya seluruh dewan direksi, lalu dilakukannya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) yang mengagendakan pemilihan direksi baru. “Jika tuntutan tidak dipenuhi, alternatif terakhir yang akan kami lakukan adalah meboikot. Tapi jangan paksa kami melakukan langkah yang tidak kami sukai tersebut,” jelas Amien. Sementara itu Dirut PT KAI Omar Berto mengaku hanya menjalankan tugas. Sebab Omar merasa tidak pernah mencalonkan diri jadi direktur. “Saya hanya prajurit dan komandannya adalah menteri negara BUMN,” jelas Omar. Dalam pertemuan ini selain dihadiri DPR, pihak SP PT KAI dan direksi, nampak pula sesepuh perkeretaapian. Diantaranya mantan Dirut Imam Subarkah (1966), dan bekas Direktur Lalu Lintas dan Perniagaan pada Haidir Latief. (1975). Kedua sesepuh ini menginginkan perdamaian di tubuh KAI. “Jangan sampai pecah lah,” ujar Latief kepada Tempo News Room. Di akhir pertemuan SP PT KAI mengaku menghormati keputusan forum. Namun meski demikian serikat pekerja, kata Amien, tetap minta jajaran direksi mundur dari jabatannya sekarang. Ketika ditanya apakah aksi mogok tetap dilakukan, Amien menjawab,”Yang terjadi sekarang sebenarnya sudah merupakan bentuk boikot. Pekerja KAI tidak mau bekerja diperintah dirutnya yang baru.” Lalu soal mogoknya perjalanan kereta api diseluruh Indonesia, SP PT KAI akan menjadikan hal itu sebagai jurus pamungkas. Hanya saja serikat pekerja tidak berani memberikan deadline pelaksanaan ancaman itu. Pertemuan semula akan difasilitasi oleh Ketua Indonesian Transportation Club Dadan Irawan Sartingi. Namun SP PT KAI memprotesnya. “Kami ingin langsung berdialog dengan DPR,” tegas Amien. Sekitar 200 orang pegawai KAI memenuhi auditorium yang berukuran 50 x 20 m tersebut (Bobby Gunawan)