TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengakui bila anak buahnya tak bisa mengambil langkah tegas untuk memberantas terorisme. Padahal, tentara juga banyak menemukan aktivitas terorisme di sejumlah daerah. "Kami akui ada kegamangan," kata Pramono saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme di Jakarta, Senin 25 Juli 2011.

Menurut Pramono, kendala yang dialami anak buahnya terutama terkait kewenangan yang dimiliki tentara untuk menindak teroris. Tentara tidak ingin gegabah mengambil langkah hukum karena bisa dituduh mengambil wilayah kewenangan kepolisian. "Kami tak ingin ada tuduhan melakukan hal yang seperti dulu lagi," kata dia.

Padahal, menurut Pramono, anak buahnya melaporkan banyak kejadian yang diduga merupakan aktivitas terorisme di daerah-daerah. Ia mencontohkan di sebuah daerah, anggotanya menemukan sejumlah orang beraktivitas di dalam kegelapan. Salah seorang di antaranya mengendarai sepeda motor dengan mematikan lampu. Anggotanya menduga kuat mereka teroris. "Tapi, mau menangkap (nanti) salah juga," ujarnya, tanpa menyebut daerah mana yang dimaksud.

Karena itu, ia berharap rapat koordinasi penanggulangan terorisme ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang menempatkan tugas dan kewenangan tentara dalam menindak terorisme. "Tapi, tidak menyalahi aturan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Polri Inspektur Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan penanggulangan terorisme adalah tugas bersama antara polisi dan tentara. Ia yakin kedua institusi ini bisa bekerja sama mengawasi dan menindak teroris. "Khususnya di daerah," kata dia.

Solusi yang tepat, kata Timur, adalah melakukan sinergitas kewenangan setiap institusi. Pembagian kewenangan ini dianggap efektif mencegah dan memikirkan langkah terbaik menanggulangi terorisme.

TRI SUHARMAN