TEMPO Interaktif, Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan pemerintah sedang menggagas untuk merevisi Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Alasan Tifatul, langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan isi media atau berita.
"Revisi itu tetap akan menjamin kebebasan pers dan menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas," kata Tifatul usai mendampingi anggota Komite Penyiaran Indonesia (KPI) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 22 Juli 2011.
Menurut Tifatul, pemerintah akan mengakomodasi keluhan KPI tentang perlunya penguatan peran melakukan kontrol dan pengawasan terhadap isi media. "Ada beberapa yang dipandang perlu oleh teman-teman KPI, seperti peraturan dan kewenangan yang masih multitafsir," kata Tifatul.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertemu dengan KPI, mengatakan bahwa rakyat harus mendapatkan informasi yang benar. "KPI, termasuk lembaga penyiaran, harus memastikan bahwa rakyat mendapatkan informasi yang layak dan benar," kata Presiden.
SBY menilai kehadiran KPI sama pentingnya dengan kehadiran undang-undang penyiaran. Jalan demokrasi yang dipilih oleh Indonesia, ujar SBY, mengharuskan kebebasan pers sebagai salah satu pilarnya tetap dijaga. "Kebebasan ini harus kita gunakan dengan tanggung jawab," ujar SBY.
SBY berharap KPI berperan dalam menjaga agar demokrasi terus mekar, tumbuh makin baik, sehat, dan bermartabat. Beberapa catatan Presiden, undang-undang telah mengamanatkan bahwa KPI harus mengawasi perilaku penyiaran di Indonesia. "Ciri utama dalam kematangan kehidupan berdemokrasi, media massa, dan penyiaran adalah seimbang," kata SBY.
Dalam revisi Undang Undang tentang penyiaran, Ketua Komite Penyiaran Indonesia Pusat Dadang Rahmat Hidayat berharap hal ini dijadikan momentum menguatkan lembaga KPI agar menjadi representasi kepentingan publik. Pengurus KPI juga mendiskusikan mengenai kecenderungan monopoli kepemilikan lembaga penyiaran. Pada prinsipnya, kata Dadang, kepemilikan media harus dibatasi, apalagi jika ada kecenderungan monopoli.
"Hanya antara kebijakan negara dan kebijakan pasar harus dicari titik tengahnya, dengan begitu industri bisa berkembang, tetapi kepentingan publik dan negara tidak diabaikan," kata Dadang.
EKO ARI WIBOWO
Berita terkait
Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers
1 hari lalu
RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Anggota DPR Bilang yang Dilarang Menyiarkan Gosip dengan Hak Eksklusif
3 hari lalu
Rencana revisi UU Penyiaran ditolak komunitas pers. Dikhawatirkan mengancam kebebasan pers hingga ruang digital.
Baca SelengkapnyaTolak Draf Revisi UU Penyiaran, PWI Soroti Peran KPI yang Lebih Super Power dari KPK
3 hari lalu
Draf revisi UU Penyiaran menyebut KPI bisa menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, DPR Klaim Pastikan Kewenangan KPI Tak Akan Tumpang Tindih dengan Dewan Pers
6 hari lalu
Salah satu pasal dalam revisi UU Penyiaran yang disorot soal meluasnya kewenangan KPI.
Baca SelengkapnyaKronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan
39 hari lalu
Kronologi kejadian pejabat Pertamina Arie Febriant yang meludah ke arah mobil pengguna jalan karena tidak diterima ditegur setelah parkir bikin macet.
Baca SelengkapnyaSinggung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran
7 Maret 2024
Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaKPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT
5 Maret 2024
Sidang perdana antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dengan KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu berlangsung hari ini.
Baca SelengkapnyaRakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB
29 Februari 2024
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaBerhenti Tampil di Televisi, Ivan Gunawan: Teguran KPI Menjatuhkan Karakter
27 Januari 2024
Ivan Gunawan mengatakan bahwa teguran dari KPI untuknya hingga membuatnya keluar dari Brownis mengintimidasi karakternya.
Baca Selengkapnya