TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal mengatakan nasib pengesahan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial saat ini berada di tangan Dewan. “RUU ini inisiatifnya dari DPR, pemerintah sudah tidak kita harapkan lagi karena buat berlarut-larut,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 21 Juli 2011.
Menurutnya, DPR harus memiliki keberanian untuk mengesahkan RUU BPJS pada batas waktu yang telah ditentukan, yakni 22 Juli besok. Namun, pembahasan antara pemerintah dan DPR masih berlangsung alot. “Sekarang DPR punya keberanian tidak untuk memutuskan?” tandasnya.
Apabila DPR tetap tidak mengesahkan RUU itu besok, maka KAJS pun mendesak Dewan dan pemerintah untuk menandatangani perjanjian. Isinya, menyatakan seluruh pihak berjanji dapat menyelesaikan pembahasan dan pengesahan dalam satu kali sidang lagi. “Dan kalau tetap tidak selesai, harus DPR yang memutuskan sepihak,” jelas Said.
Jika tetap tidak berhasil, maka DPR, lanjut Said, harus menggunakan hak voting sebagai jalan keluarnya. Selain itu, DPR juga dapat menggunakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan presiden untuk mengesahkan RUU BPJS.
“Kalau pemerintah tetap tidak ada itikad baik dalam perpanjangan masa sidang, gunakan kekuatan hukum ini jadi kekuatan politik,” tuturnya.
Pada Senin lalu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan perpanjangan pembahasan RUU BPJS. "Kami simpulkan kalau tenggat empat hari tersisa tidak memungkinkan, DPR akan mencari ihktiar yang tidak menyalahi aturan. Kami akan perpanjang sampai persidangan tahun depan," urai dia.
Keputusan perpanjangan ini lahir setelah pemimpin DPR menemui Wakil Presiden Boediono. Pertemuan itu dihadiri lima pemimpin DPR, masing-masing Marzuki Ali, Pramono Anung, Taufik Kurniawan, dan Anis Matta.
Pembahasan RUU BPJS masih berlangsung alot. Pemerintah menginginkan proses peleburan empat BUMN, PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan Asabri menjadi dua BPJS berlangsung secara bertahap selama 10 tahun. Keinginan itu bertolak belakang dengan sikap DPR yang menginginkan keempatnya dilebur saat ini juga.
RIRIN AGUSTIA
