Soal Perbatasan, Gamawan Sentil Menteri Djoko Kirmanto
Reporter
Editor
Rabu, 20 Juli 2011 14:39 WIB
Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bicara soal kondisi perbatasan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat menyindir koleganya yang jadi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dalam rapat kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di Jakarta, Rabu 20 Juli 2011, Gamawan membanding-bandingkan kondisi jalan di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.
Misalnya saja antara jalan paralel kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Malaysia dengan yang di Indonesia. Jalan paralel yang melalui Kuching dan Entikong, misalnya, sangat cantik, mulus, dan lebar. Berbeda dengan jalan tanah yang ada di bagian wilayah Indonesia.
“Di wilayah Indonesia masih belum maksimal,” kata Gamawan.” Kami berharap Menteri Pekerjaan Umum malu kalau ini nanti tidak dapat perhatian negara.”
Gamawan menegaskan, bagaimana pun jalan perbatasan bukan lagi dikategorikan jalan nasional, tapi jalan antarnegara.” Mestinya Pak Menteri Pekerjaan Umum tersinggung," katanya menunjukkan dua foto jalan perbatasan di Sambas dan Sarawak.
Oleh karena itu, Gamawan minta agar persoalan infrastruktur jalan diperhatikan sungguh-sungguh oleh instansi terkait. Gamawan juga meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Timur ikut pro-aktif menyelesaikan masalah yang bisa menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan, seperti persoalan tanah dan keberadaan hutan lindung.
Pemerintah menargetkan tahun depan pembangunan jalan paralel, termasuk kejelasan status kawasan, sudah selesai. Target lainnya adalah terjamin aksesibilitas di poros perbatasan untuk 39 kecamatan lokasi perbatasan yang diprioritaskan.
Gamawan mengatakan penyediaan jalan, jalur poros perbatasan, akses di dan ke kawasan perbatasan, termasuk pelayaran sampai saat ini memang belum memadai. Baik jalur transportasi poros perbataan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, maupun Papua.
Salah satu hambatannya, kata dia, adalah prioritas pembiayaan infrastruktur belum mengarah ke kawasan perbatasan. Menteri minta agar kawasan perbatasan didukung oleh program-program khusus untuk kawasan perbatasan itu sendiri. "Jangan (program) yang lain-lain dulu," katanya.
