TEMPO Interaktif, Bandung - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengungkapkan kementeriannya tengah memprioritaskan revisi Undang-undang ITE untuk mengatur soal penyadapan pasca putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. ”Sebab, kalau tidak nanti terjadi kekosongan hukum,” katanya di Bandung, Selasa, 19 Juli 2011.
Tifatul mengatakan, pihaknya sengaja menggeser agenda penyusunan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Teknologi Informasi atau Tipiti yang naskahnya sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM. ”Tapi kita prioritaskan lebih dulu RUU ITE,” katanya. “Prioritas selanjutnya RUU Tipiti.”
Menurutnya, perubahan UU ITE itu untuk mengatur soal tata-cara penyadapan yang tidak bisa diatur oleh Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah, tapi harus lewat undang-undang tersendiri. “Undang-undang itu harus diselesaikan tentang tata cara penyadapan karena alat sadap ini, law interception ini harus digunakan sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai orang melakukan penyadapan tanpa otoritas,” katanya.
Soal penyadapan dianggap jadi prioritas karena aktivitas penyadapan kini terus berlangsung. ”Kita khawatir juga ini disalahgunakan. Namanya oknum, kan, ada saja yang menyalahgunakan,” kata Tifatul.
Soal penyadapan ini, papar Tifatul, jika dilaksanakan tanpa ketentuan yang mengatur, bisa disebut melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39/2009. Undang-undang itu menyebutkan, penyadapan melanggar hak asasi manusia, kecuali untuk penegakan hukum. ”Ini harus diatur. Jangan sampai orang melakukan penyadapan, tapi tidak dipandu oleh hukum. Kalau ini terjadi, parah, kan, Indonesia. Parpol kasihan, bisnis kasihan, ini terjadi di negara lain,” kata Tifatul.
Menurutnya, lembaga yang punya otoritas penyadapan yang diatur dalam undang-undang baru adalah KPK, kepolisian, kejaksaan, BNN, dan PPATK. Sementara BIN belum punya hak itu. Kata Tifatul, rumusannya menunggu hasil pembahasan undang-undang intelijen yang masih dalam pembahasan bersama DPR.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
10 hari lalu
Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.
Baca SelengkapnyaKominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence
15 hari lalu
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.
Baca SelengkapnyaTarget Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu
30 Januari 2024
Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.
Baca SelengkapnyaNezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada
20 Januari 2024
Nezar Patria mengatakan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial bisa melengkapi aturan-aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?
12 Januari 2024
Teknologi BTS itu diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online
10 Januari 2024
Teguran yang sama juga pernah disampaikan kepada Meta, pemilik Facebook dan Instagram untuk membersihkan iklan judi online.
Baca SelengkapnyaBudi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech
4 Januari 2024
Budi Arie sebut pemerintah menyediakan master plan atau perencanaan utama dan mock up percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional.
Baca SelengkapnyaKominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP
23 Desember 2023
Dalam surat edaran ini, terdapat beberapa poin kebijakan. Diantaranya nilai etika AI.
Baca SelengkapnyaStarlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel
1 Desember 2023
Budi Arie Setiadi menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang belum memberikan izin untuk Starlink menjadi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika Starlink Elon Musk Masuk ke Indonesia, Ancaman atau Solusi?
29 November 2023
Ini kata Kementerian Komunikasi soal Starlink.
Baca Selengkapnya