TEMPO Interaktif, Kediri - Sedikitnya 20 wartawan media cetak dan elektronik melakukan aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Kediri. Mereka memprotes pelarangan liputan oleh petugas protokoler dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.
Aksi unjuk rasa puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dilakukan di halaman Balai Kota, Kamis, 7 Juli 2011.
Lima wartawan diduga menjadi korban pengusiran dan perlakuan tidak simpatik dari petugas Satpol PP. “Kami bukan binatang yang dengan seenaknya diusir,” kata Hartono, wartawan stasiun televisi lokal, Doho TV, dalam aksinya, Kamis, 7 Juli 2011.
Insiden itu terjadi ketika lima wartawan televisi, yakni Ade dan Yohanes dari Kilisuci TV (KSTV), Hartono dari Doho TV, Mardianto dari Jawa Pos TV (JTV), dan Canda Adi Surya dari TVRI tengah meliput pengukuhan atlet Kota Kediri yang mengikuti Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) Jawa Timur di Balai Kota Kediri. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Kediri, Samsul Ashar, Rabu, 6 Juli 2011.
Ketika hendak mengambil gambar, tiba-tiba petugas protokoler dan Humas Pemerintah Kota Kediri mengusir mereka dengan alasan yang tidak jelas. Meski berusaha menjelaskan bahwa acara tersebut patut diketahui publik, petugas itu tetap menghalang-halangi dengan menarik baju wartawan.
Kelima wartawan tersebut bersikukuh dan meminta waktu dua menit untuk mengambil gambar. Di luar dugaan, permintaan tersebut justru ditanggapi secara kasar oleh bagian protokoler dengan memanggil anggota Satpol PP. Mereka diminta mengusir kelima wartawan itu karena dinilai mengganggu acara pengukuhan yang dihadiri sejumlah pejabat.
Tak terima dengan sikap arogan itu, puluhan wartawan melakukan aksi keprihatinan di Balai Kota. Beberapa ID Card atau kartu pers dan kamera diletakkan di jalanan yang menjadi tempat parkir kendaraan wali kota. “Kami prihatin karena Pemerintah Kediri mengalami kemunduran dalam menerapkan keterbukaan informasi,” kata Beny Kurniawan, salah satu anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, dalam orasinya.
Wali Kota Kediri Samsul Ashar, mengaku terkejut dengan insiden tersebut. Dia merasa tidak pernah memerintahkan pelarangan kegiatan peliputan di lingkungan Pemerintah Kediri dalam acara apa pun. “Saya minta maaf karena ini murni kesalahan staf protokoler kami,” katanya kepada wartawan usai aksi unjuk rasa itu.
Dia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya yang dianggap kurang memahami prosedur kegiatan dinas yang melibatkan wartawan. Para pekerja media juga mendapat jaminan kebebasan melakukan peliputan selama kegiatan Porprov berlangsung.
