Tiap Kali Sidang Ba'asyir, Biaya Pengamanan Minimal Rp 40 Juta  

Reporter

Editor

Kamis, 16 Juni 2011 13:55 WIB

Pendukung Abu Bakar Ba'asyir melakukan doa bersama sebelum sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menganggarkan biaya sekitar Rp 40 juta untuk setiap persidangan pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir. Biaya tersebut dikeluarkan selama 20 kali sidang Ba'asyir terdahulu yang mengerahkan anggota polisi sekitar 1.600 orang. Sedangkan untuk sidang vonis kali ini, kepolisian mengerahkan sekitar 3.300 anggotanya ditambah dukungan dari TNI.

"Jumlah Rp 40 juta itu biaya paling sedikit untuk tiap sidang," kata Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 16 Juni 2011.

Dalam sidang kali ini, Polda Metro Jaya melakukan tiga tahap pengamanan, yakni sebelum, saat, dan setelah sidang Ba'asyir. "Polisi akan tetap siaga di lapangan hingga kondisi keamanan dinyatakan kondusif pascasidang," ujarnya.

Sidang vonis Ba'asyir belum lama usai. Ketua Hakim Herry Swantoro menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Ba'asyir karena dianggap terbukti terlibat rencana pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh. Vonis itu ditanggapi Ba'asyir dengan penolakan dan teriakan takbir dari para pendukungnya.

Ratusan pendukung Ba'asyir di halaman pengadilan pun melakukan orasi yang menyatakan memulai perang terhadap Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Beberapa dari mereka juga melakukan lari kecil keliling halaman pengadilan sambil meneriakkan yel-yel "Sabilullah Lailaha illalah."

Sekitar pukul 13.45 WIB, Ba'asyir kembali ke ruang tahanan Markas Besar Polri menggunakan bus tahanan yang dikawal mobil barracuda.

CORNILA DESYANA

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

9 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

23 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya