TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali diminta oleh Poros Cikini, simpatisan partai berlambang kakbah, untuk tidak kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dalam Muktamar PPP ke-7 yang akan berlangsung 2-7 Juli di Bandung.

"Kami minta Suryadharma ikhlas menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada pemimpin alternatif melalui mekanisme muktamar, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki hak moral politik untuk kembali memimpin PPP," kata salah seorang anggota Poros Cikini, Tafrikhan Marzuki, di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2011.

Poros Cikini, kata Tafrikhan, berharap PPP kembali diperhitungkan di bursa persaingan parpol. Caranya, partai harus memilih pemimpin yang visioner, jelas, berani, tegas, dan mampu membawa perubahan besar bagi PPP.

Pemimpin yang elitis, tidak mampu membangun komunikasi dengan umat, serta tidak mampu memberi ekspektasi bagi masa depan PPP, akan ditolak oleh Poros. "Kami juga menolak pemimpin yang tidak mengapresiasi sistem kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang," kata Tafrikhan.

Seperti diketahui, sejumlah calon siap bersaing sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-7 PPP. Selain Suryadharma yang akan memastikan pencalonannya sepuluh hari sebelum muktamar, Ketua DPP PPP Bidang Politik Akhmad Muqowam dan mantan Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi PR., juga akan maju.

Menjelang muktamar, friksi yang diduga ada dalam tubuh PPP makin mencolok. Muqowwam misalnya, mengaku pencopotan jabatannya sebagai Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ada hubungannya dengan niatnya mencalonkan diri sebagai Ketum. Adapun Muchdi, diketahui terlibat masalah dengan Suryadharma dalam penetapan dirinya sebagai Ketua PPP Papua.

ISMA SAVITRI