TEMPO Interaktif, Mataram: Untuk pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah melalui Badan Perkreditan Rakyat akan mengucurkan dana pinjaman Rp 32 miliar. Persetujuan tersebut sudah diberikan melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan. Tetapi di NTB belum dibentuk Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sebagai pendamping.Menurut Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Gunawan Sumodiningrat diperlukan pendampingan KKMB, yang berupa pendamping sosial, teknis dan keuangan. Karena itu, ia meminta disiapkannya lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi untuk membuat pendampingan, membantu departemen teknis. "Para penyuluh pertanian sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilatih lagi untuk mengubah mental agar masyarakat bekerja,’’ katanya, sewaktu berbicara dalam lokakarya Penanggulangan Kemiskinan di NTB, Selasa (9/12). Untuk mencapai tujuan itu, PT Pelindo III menyediakan dana untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai proyek percontohan.Sebelumnya, Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia Syahrul Bahroen saat berbicara masalah Pengembangan Strategi Peningkatakan aliran uang dari Kota – Desa (LKP-BPR), meminta agar keluarga di bawah garis kemiskinan jangan diberikan bantuan dana. Memang ada yang tidak bisa dibantu kredit berbunga, tetapi diperlukan bantuan sumbangan. ‘’Tapi jangan semata-mata sumbangan walaupun memang tidak mampu melakukan usaha,’’ ujarnya. Mereka harus diberi pengetahuan hingga pada akhirnya lebih maju.Selama ini, peran perbankan di suatu daerah adalah mendorong dana kepada kalangan usaha setempat. Perencanaan perbankan nasional 2003 memasukkan alokasi Rp 42 triliun khususnya dari 14 bank besar di Indonesia untuk pengembangan usaha kecil. Di NTB, jumlahnya Rp 1,925 triliun dan telah disalurkan Rp1,8 triliun.Gambaran umum kemiskinan di NTB sesuai data Desember 2002 yang diungkapkan Kepala BKKBN NTB Lalu Burhan adalah sebagai berikut: keluarga pra sejahtera 387.427 dari 1.077.376 keluarga di NTB. Pra sejahtera karena alasan ekonomi 332.725 keluarga dan alasan non ekonomi 54.702 keluarga.Supriyantho Khafid - Tempo News Room