TEMPO Interaktif, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya memastikan tidak ada lobi atau fee bagi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk meloloskan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). "Saya yakin tidak ada lobi dari para kepala daerah untuk meloloskan anggaran di banggar DPR," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada wartawan di Kupang, Jumat, 10 Juni 2011.

Anggaran DPID untuk lima kabupaten di NTT dikurangi dan tiga kabupaten lainnya dihapus. diduga kepala daerahnya melakukan lobi dengan sejumlah anggota banggar DPR. Lima kabupaten yang anggaran DPID dikurangi adalah, Alor, Ende, Flores Timur, Kupang, dan Manggarai. Sedangkan, tiga kabupaten yang dihilangkan yakni Nagekeo, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara.

Frans mengatakan, akan mempertanyakan pengurangan porsi anggaran itu kepada para bupati guna mengetahui duduk persoalannya. Juga mempertanyakan bupati yang melakukan lobi untuk meloloskan anggaran. "Saya akan tanyakan masalah ini kepada para bupati," ujarnya.

Gubernur mengaku belum menerima laporan terkait pengurangan anggaran DPID bagi lima kabupaten dan tiga kabupaten lainnya yang dihapus. "Pengurangan dana itu akan berdampak serius terhadap pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah di daerah itu," ujar Frans.

Sebelumnya anggota Banggar DPR RI Wa Ode mengatakan, sejumlah anggota Banggar melakukan deal dengan sejumlah kepala daerah untuk meloloskan anggaran dari daerah.

YOHANES SEO