Sikap Polri pada Malinda Mencederai Rakyat Miskin  

Reporter

Editor

Kamis, 9 Juni 2011 16:28 WIB

Malinda Dee. [TEMPO/Novi Kartika

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Dyah Pitaloka menyayangkan sikap reaktif Polri dalam menyikapi sakit radang implan payudara yang kabarnya diidap tersangka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Inong Malinda Dee. "Sakit memang harus diobati, tapi ini mencederai rasa keadilan publik," kata Rieke di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 9 Juni 2011.

Hal itu, kata Rieke, tampak dari begitu cepatnya polisi merespon sakit Malinda dan biaya operasi mantan Senior Relationship Citibank itu yang menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Padahal dana itu diperuntukkan rakyat miskin. "Saya banyak mengadvokasi masyarakat tak mampu yang sakit keras yang jika tidak ada yang menanggung bisa mati," kata Rieke.

Rieke menganggap, Polri sah-sah saja responsif membantu Malinda. "Tapi, seharusnya yang namanya mekanisme pelayanan kesehatan kan diutamakan untuk rakyat miskin dan tidak mampu," kata Rieke.

Seperti diberitakan, sudah lebih dari sepekan Malinda yang diduga menggangsir duit nasabahnya senilai Rp 17 miliar dirawat inap di Rumah Sakit Polri akibat radang implan payudara. Polri memutuskan memfasilitasi operasi Malinda menggunakan duit Jamkesmas.

Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum Citibank Otto Hasibuan mengatakan pihaknya akan segera mendaftarkan gugatan kepada Malinda. Menurut Otto, kondisi kesehatan Malinda yang sedang sakit bukan menjadi hambatan bagi pihaknya untuk mengajukan gugatan perdata.

"Kami tidak mengada-ada. Gugatan kami ini berdasarkan fakta Malinda melakukan perbuatan tersebut (menggangsir duit nasabah) secara pribadi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Citibank," kata Hasibuan.

Namun, saat ditanya berapa nilai gugatannya kepada istri artis sinetron Andhika Gumilang itu, Otto belum mau menjawab. Dia beralasan, Citibank saat ini sedang menghitung kerugian yang timbul akibat ulah Malinda.

ISMA SAVITRI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya