Sebelum Mundur, Idrus Marham Pamit ke Marzuki

Reporter

Editor

Kamis, 9 Juni 2011 10:23 WIB

Idrus Marham. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Idrus Marham akan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan pada hari ini, Kamis 9 Juni 2011. Sebelum menyampaikan pengunduran diri, ia akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie. Pertemuan itu ia katakan untuk meminta nasihat.

"Sebagai kepalanya Senayan, saya kan harus pamit kepada beliau (Marzuki). Saya juga ingin minta nasihat, siapa tahu ada nasihat-nasihat tertentu buat saya," kata Idrus ketika dihubungi hari ini. Setelah bertemu dengan Ketua DPR, anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR itu akan langsung menemui wartawan untuk menyampaikan pengunduran dirinya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengatakan, pengunduran diri itu ia lakukan agar dapat lebih fokus bekerja di partai dan mempersiapkan hajatan politik 2014. Tujuannya agar kinerja Sekretariat Jenderal dan kelembagaan partai bisa lebih baik. Salah satu rencananya adalah menyiapkan kader untuk pemilihan umum 2014.

"Dewan itu hulunya ada di partai. Partai harus mempersiapkan pendidikan politik dan pengkaderan untuk anggota Dewan yang akan datang," katanya. Tidak hanya mengurusi pengkaderan untuk anggota Dewan yang akan datang, Idrus juga akan sibuk menyiapkan pencalonan presiden dari partai Golkar.

"Idealnya setiap partai mencalonkan ketua umum. Tapi, ini kan tergantung pada aspirasi masyarakat juga. Harus kita survei dulu," katanya. Ia menolak kabar yang menyebutkan pengunduran dirinya dipicu oleh perpecahan di dalam tubuh partai. "Tidak ada itu, justru saya ingin fokus di partai."

KARTIKA CANDRA

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya