TEMPO Interaktif, Jakarta - Megawati Soekarnoputri tak menunjukkan keakraban pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terlihat ketika Mega selesai membacakan pidato kenegaraan memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Rabu 1 Juni 2011.
Mengenakan kebaya putih dan songket berwarna merah, Megawati naik podium dipandu Sekretaruis Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Usai membacakan pidato selama sekitar seperempat jam, Mega turun dari podium disambut jabat tangan Ketua MPR yang juga suaminya, Taufik Kiemas.
Namun, usai bersalaman dengan Taufik, Megawati langsung berjalan menuju tempat duduknya, tanpa menyalami SBY. Mega juga tidak menyalami sederet tokoh nasional yang hadir dan duduk di deretan kursi terdepan, antara lain Wakil Presiden Boediono, Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Herawati Boediono, Jusuf Kalla, B.J. Habibie, Try Sutrisno, dan Hamzah Haz.
Hal berbeda dilakukan Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, yang mendapat jatah pidato sebelum Megawati. Usai berpidato dengan penuh semangat, Habibie turun podium dan menyalami semua tokoh yang duduk di deret terdepan, termasuk Presiden SBY.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
3 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
3 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
