Dianggap Angka Sial, Pejabat Jatim Ogah Pakai Nomor Plat L-13

Reporter

Editor

Rabu, 25 Mei 2011 19:06 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya -Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai hari ini mengubah nomor plat mobil yang digunakan beberapa pejabat. Misalnya, nomor plat mobil Wakil Gubernur Jawa Timur. Jika dulu mobilnya berplat L-5 sekarang menjadi L-2. Begitu pun dengan nomor plat mobil Ketua DPRD Jawa Timur. Jika dulunya memakai mobil berplat L-2 kini diganti dengan L-3. Setidaknya ada 20-an plat nomor yang dilakukan perubahan.

"Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Keprotokolan tahun 2010 dan Pergub Jatim tahun 2011 tentang kehormatan pejabat negara dan pemerintahan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jawa Timur Gunarto, Rabu, 25 Mei 2011.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf tak mempersoalkan perubahan nomor plat ini. "Jangankan plat, wewenangnya berubah asal ada aturan yang jelas ya harus kita ikuti," katanya.

Nah, anehnya, dari sejumlah perubahan plat L-2 hingga L-21, tak satu pun pejabat yang mau memakai plat nomor L-13. "Khusus L-13 tidak ada yang mau, enggak tahu mungkin mereka khawatir dan enggak berani," kata Gunarto tanpa mau menyebut alasan pasti ketakutan pejabat terkait angka 13 ini.

Di kalangan masyarakat Timur, angka 13 dipercaya sebagai angka sial. Di Cina misalnya, berbagai gedung tinggi di negara itu, tidak ada yang namanya lantai 13 dan 14. Menurut kepercayaan mereka, kedua angka tersebut tidak membawa hoki.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya