PDIP Siapkan 6 Ribu Personil untuk Amankan Jakarta
Reporter
Editor
Senin, 8 Desember 2003 15:37 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:PDI Perjuangan DKI Jakarta telah menyiapkan 6 ribu personil tenaga keamanan untuk mengamankan ibukota dari tindakan anarkis menjelang Sidang Istimewa (SI). Tenaga keamanan ini juga digunakan untuk mengantisipasi terjadinya keributan jika Presiden benar-benar mengeluarkan dekrit pada 26 Juli mendatang, akibat komprimi politik yang ditawarkannya ditolak. “Jangalah coba-coba buat keributan di DKI,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Audi IZ Tambunan yang ditemui Tempo di sela-sela Rakornas PDI-P di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat (13/7) malam.
Ia mengatakan, seluruh dana untuk pengerahan tenaga keamanan itu ditanggung oleh PDI Perjuangan. Menyinggung sikap PDI Perjuangan dalam Sidang Istimewa, Audi tegas menjawab bahwa PDI Perjuangan akan solid mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ mengenai pertanggungjawaban Presiden nanti. “Yang saya lihat, pada 1 Agustus ini (PDI Perjuangan) menolak. Karena Presiden tidak menghindahkan memorandum I dan II. Apabila Gus Dur tidak sanggup lagi memimpin, kita akan memperjuangkan Megawati menjadi Presiden,” tandas dia. (Renny Murni)
Berita terkait
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
6 menit lalu
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggandeng Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kediri.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
22 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
