Komisi III Akan Minta Penjelasan Kapolri Soal Insiden Sukoharjo  

Reporter

Editor

Sabtu, 14 Mei 2011 16:56 WIB

Sejumlah anggota kepolisian dan tentara membersihkan ceceran darah tersangka teroris yang tewas ditembak di Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah, (14/5). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Hukum, HAM dan Keamanan DPR RI akan meminta penjelasan jatuhnya korban sipil dalam aksi penggrebekan pelaku teroris, di Sukoharjo dalam pemanggilan Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang dijadwalkan akhir Mei mendatang. "Komisi III akan meminta penjelasan Kapolri tentang protap memburu terorisme," ujar anggota Komisi III Nasir Djamil, kepada Tempo melalui pesan singkat, Sabtu 14 Mei 2011.

Sekitar pukul 01.30 tadi malam, Densus 88 Anti Teror terlibat aksi baku tembak dengan dua tersangka teroris Sigit Qordhowi dan Hendro Yunianto di Jalan Palagan Tentara Pelajar, tepatnya di Dusun Dukuh RT 2/RW III, Desa Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pelaku yang masuk ke Gang Kantil kemudian dilumpuhkan Densus dan meregang nyawa di tempat kejadian. Namun, dalam aksi itu, seorang pedagang angkringan, Nur Iman, turut tewas terkena peluru nyasar.

Menurut Nasir, selama ini DPR masih mempertanyakan standar operasional prosedur soal perburuan teroris yang dilakukan Densus. Selama ini, Polri terkesan menutup-nutupi tentang standar operasional prosedur ini kepada publik. Bahkan, Nasir mengaku Polri enggan membukanya kepada Komisi III. "Kita tidak pernah diberitahukan tentang hal ini karena dinilai bersifat rahasia. Seharusnya menangkap teroris itu dengan cara melumpuhkan, bukan menembak," ujarnya.

Ia pun menilai, aksi koboy yang kerap dilakukan Densus 88 hanya sekedar unjuk kekuatan. "Jatuhnya korban sipil ini menurut saya memberikan indikasi bahwa Polri lebih cenderung 'show force' ketimbang melumpuhkannya secara rahasia," ujar anggota legislatif asal Aceh ini. Pemanggilan terhadap Kapolri ini, akan digunakan juga oleh Komisi III untuk mempertanyakan aksi terorisme yang belakangan makin marak, padahal telah banyak anggaran ataupun hibah yang diterima polisi dalam penanganan terorisme. "Yang terpenting adalah kami akan tanyakan kapan kita bisa terbebas dari terorisme," tuturnya.

Pemanggilan ini, lanjut Nasir akan dilakukan dalam waktu dekat. "Sudah dijadwalkan, akan dilakukan akhir Mei ini," tuturnya.

FEBRIYAN

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

2 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

3 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

11 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya