Email DPR Diaktifkan Setelah Heboh Komisi8@yahoo.com

Reporter

Editor

Sabtu, 7 Mei 2011 09:48 WIB

Video Email Resmi Komisi 8 DPR RI . youtube.com
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Roy Suryo, mengungkapkan alamat email alias surel (surat elektronik) milik anggota dewan sudah ada sejak sebelas tahun lalu. "Tapi, baru aktif dua hari lalu setelah ada kejadian itu (kunjungan PPIA ke Komisi VIII)," kata Roy dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2011.

Dia heran para anggota dewan tak mengetahui alamat resmi surel mereka. Lebih aneh lagi anggota dewan justru menggunakan alamat surel tak berbayar. "Ketua DPR kita kemarin masih dengan bangganya memakai email dia yang gratis," kata Roy.

Seperti diketahui, insiden 'Komisi8@yahoo.com' terungkap ketika para pelajar dan mahasiswa anggota Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) mengunggah video pertemuan mereka dengan 16 anggota Komisi VIII yang sedang kunjungan ke Australia ke situs www.youtube.com. Anggota DPR itu melakukan kunjungan kerja di Australia dari Rabu 26 April sampai dengan Senin 2 Mei 2011.

Dalam sesi akhir dialog dengan anggota dewan, para pelajar minta email pribadi anggota dewan. Anggota dewan awalnya tak memberikan email yang diminta oleh salah satu pelajar yang mengikuti dialog itu. Akhirnya, salah seorang rombongan DPR menyebut alamat surat elektronik Komisi VIII DPR, yaitu Komisi8@yahoo.com.

Ini cukup membuat pelajar Indonesia di Australia bingung. Soalnya institusi resmi legislatif setingkat DPR harusnya tak memiliki domain surat elektronik yang bukan gratisan, seperti misalnya Komisi8@dpr.go.id.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya