TEMPO Interaktif, Jakarta - I Gusti Putu Buana, tenaga ahli pengkaji bidang ketahanan nasional dari Kementerian Pertahanan, mengatakan pemerintah berencana membuat regulasi komponen pendukung pertahanan. Ia mengklaim rencana ini mendapat dukungan masyarakat umum dan pengusaha.

Mayoritas pengusaha, kata Gusti, setuju terhadap rencana pengembangan program untuk mempersiapkan komponen pendukung pertahanan. Survei kementerian mencatat angka setuju sampai 87,4 persen, tidak setuju 4,4 persen, dan 8,4 persen ragu-ragu. Sedangkan dari kalangan masyarakat 76,8 persen setuju, 12,3 persen tidak setuju, dan 10,8 persen ragu-ragu.

"Ada kecenderungan peningkatan dukungan masyarakat untuk regulasi komponen pendukung pertahanan," katanya di acara seminar "Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2011" yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis 28 April 2011.

Persiapan untuk pembangunan komponen pendukung tidak hanya melalui regulasi. Tapi, menurut Gusti, pemerintah juga harus merumuskan program pembinaan untuk meningkatkan kesadaran bela negara serta mempersiapkan industri nasional pendukung dan fasilitas logistik di tiap wilayah.

Di acara yang sama, pengamat pertahanan Andi Widjajanto menilai rencana pemerintah untuk membangun komponen pendukung pertahanan ini sebetulnya terlambat. Pasalnya, kata pengajar dari Universitas Indonesia ini, pembangunan komponen pertahanan memakan waktu 60 hingga 70 tahun.

KARTIKA CANDRA