Staf Ahli DPR Direkrut Sejak 2009  

Reporter

Editor

Selasa, 5 April 2011 06:48 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat memulai rekrutmen ribuan tenaga ahli sejak awal 2009. Mereka membantu kerja anggota, komisi-komisi, dan alat kelengkapan DPR. Tingkat pendidikan mereka beragam, dari lulusan diploma III sampai strata 2.

Tenaga ahli Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan rekrutmen digelar secara terbuka oleh Sekretariat Jenderal. Rekrutmen hanya pada awal periode masa kerja anggota DPR, kecuali jika ada pemberhentian tenaga ahli di tengah masa kerjanya. "Rekrutmen lagi nanti pada 2014," katanya Senin 4 April 2011 kemarin.

Menurut dia, saat ini disediakan dua tenaga ahli untuk tiap anggota. "Jika ingin menambah tenaga ahli, gajinya ditanggung oleh anggota DPR sendiri."

Ketua DPR Marzuki Alie dibantu oleh lima tenaga ahli, sedangkan empat Wakil Ketua DPR masing-masing didampingi tiga orang. Adapun tiap komisi dan alat kelengkapan DPR memiliki tujuh tenaga ahli. DPR memiliki 11 komisi dan 10 alat kelengkapan. Jumlah tenaga ahli paling banyak terdapat di Badan Legislasi. "Jumlahnya 20 orang," kata Zulfikar.

Kebutuhan ruang kerja tenaga ahli dijadikan alasan membangun gedung baru. Berdasarkan desain awal, ruang tiap anggota DPR seluas 111,1 meter persegi. Menurut Sumirat, Kepala Biro Pemeliharaan Gedung dan Instalasi, tiap anggota akan dibantu enam orang: lima staf ahli dan seorang sekretaris.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra belum bisa memberi penjelasan kemarin. Ia beberapa kali dihubungi via telepon, tapi tak menjawab. Panggilan sempat sekali dijawab oleh wanita yang mengaku asistennya. Setelah mengetahui dari Tempo, hubungan telepon diputus.

Menurut anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, sesuai dengan kajian Tim Peningkatan Kinerja DPR periode 2004-2009, tiap anggota idealnya dibantu empat tenaga ahli. Adapun tiap alat kelengkapan direkomendasikan memiliki 20 tenaga ahli. "Rekrutmen sepenuhnya oleh Sekretariat Jenderal, anggota DPR hanya bisa merekomendasikan," ucap politikus PDI Perjuangan ini kemarin.

Ia menjelaskan, empat orang itu terdiri atas dua asisten pribadi dan dua anggota staf ahli. Tingkat pendidikan asisten pribadi minimal diploma III, sedangkan staf ahli minimal lulusan S-2. Jumlah itu ditentukan setelah DPR membandingkan dengan tiap anggota parlemen Amerika Serikat yang memiliki 20 ahli, di Filipina sebanyak 6 ahli, dan di Australia sebanyak 2 tenaga ahli bertitel S-2.

ADITYA BUDIMAN | JOBPIE S

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

7 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya