TEMPO Interaktif, Bulukumba - Aksi Mogok yang di lakukan oleh dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Bulukumba, Jumat, pekan lalu mendapat sorotan dari Aktivis Lembaga Pemuda Sadar Pendidikan (LPSP). Belasan aktivis berunjuk rasa meminta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dicopot dari jabatannya, Senin (4/4) siang.
Koordinator aksi, Hermayanto, mengaku pihaknya kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh para dokter dan perawat di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja. Menurut dia, aksi tidak menerima pasien tersebut sudah melanggar kode etik dokter dan perawat."Meskipun melakukan protes tapi jangan mogok karena gaji dari negara tidak dipotong,"kata dia
Dia mengaku tidak dibayarkannya jasa pelayanan para dokter dan perawat itu adalah karena manajemen keuangan rumah sakit perlu diperbaiki. Selain itu mereka juga menilai bahwa terjadi penyalahgunaan jabatan dan korupsi di tubuh rumah sakit.
Akibat dari ketidak jelasan manajemen semua bidang di rumah sakit jasa dokter dan perawat tak terbayarkan sehingga masyarakatlah yang harus menjadi korban. "Mereka mau berobat tapi ditolak," kata dia
Pada aksi lanjutan di Kantor Bupati Bulukumba, LPSP menuntut supaya pihak rumah sakit transparan dan mempublikasikan setiap anggaran yang digunakan. Meminta supaya Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Kejaksaan dan pihak Kepolisian Kabupaten Bulukumba untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di RSUD.
Herman juga menyampaikan pada orasinya supaya Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mencopot Direktur Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Diamarni Gandhis dari jabatannya. Mereka juga menyampaikan supaya para dokter dan perawat yang melakukan mogok kerja di berikan sanksi tegas seperti penundaan knaikan pangkat bagi PNS dan bagi honorer.
Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Saharuddin, mengatakan aksi mogok yang dilakukan oleh dokter dan perawat tersebut tanpa izin dari pihak rumah sakit. "Mereka tidak pernah memberitahukan kami,kalau mereka akan mogok kerja," kata dia.
Dia mengaku, dokter dan perawat tersebut menutut pembayaran jasa medis 2009 dan 2010 yang hingga saat ini belum terbayarkan. Sedangkan pembayaran tunjangan untuk 2011 ini sudah siap hanya saja dokter dan perawat menolaknya sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah kapan tunjangan dua tahun lalu itu dibayarkan.
Jumlah jasa medis dan pembelian obat untuk 2010 ini yaitu 16 milar. Sedangkan hutang pemerintah yang belum terbayarkan 2010 lalu Rp 2,2 miliar sedangkan 2009 adalah hutang Pemerintah Provinsi Rp 974 juta untuk anggaran pendidikan gratis.
Menurut dia, sumber anggaran penddikan gratis yaitu 60 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 40 persen dari Provinsi.
Sahar mengaku bahwa para dokter tidak jadi melakukan mogok kerja, Jumat pekan lalu. "Memang mereka berencana mogok, tapi setelah Pak Bupati (Zainuddin) mengetahui informasi tersebut, Bupati memanggil dokter dan perawat tersebut menghadap.”
Sedangkan, Asisten II Kantor Bupati Bulukumba, A. Bau Amal, yang menerima aspirasi para aktivis itu, mengaku pihaknya akan melakukan rapat dengan Wakil Bupati dan instansi yang terkait. "Kami akan menyampaikan tuntutan ini," kata dia.
Dia mengatakan pihaknya akan membenahi pelayanan rumah sakit mulai dari manajemen keuangan hingga pelayanan para dokter dan perawat. Bukan hanya pengaduan dari para aktivis tapi pihaknya sering menerima pengaduan dari masyarakat,olehnya itu mereka akan mencarikan selusi dalam rapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
JASMAN
Koordinator aksi, Hermayanto, mengaku pihaknya kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh para dokter dan perawat di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja. Menurut dia, aksi tidak menerima pasien tersebut sudah melanggar kode etik dokter dan perawat."Meskipun melakukan protes tapi jangan mogok karena gaji dari negara tidak dipotong,"kata dia
Dia mengaku tidak dibayarkannya jasa pelayanan para dokter dan perawat itu adalah karena manajemen keuangan rumah sakit perlu diperbaiki. Selain itu mereka juga menilai bahwa terjadi penyalahgunaan jabatan dan korupsi di tubuh rumah sakit.
Akibat dari ketidak jelasan manajemen semua bidang di rumah sakit jasa dokter dan perawat tak terbayarkan sehingga masyarakatlah yang harus menjadi korban. "Mereka mau berobat tapi ditolak," kata dia
Pada aksi lanjutan di Kantor Bupati Bulukumba, LPSP menuntut supaya pihak rumah sakit transparan dan mempublikasikan setiap anggaran yang digunakan. Meminta supaya Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Kejaksaan dan pihak Kepolisian Kabupaten Bulukumba untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di RSUD.
Herman juga menyampaikan pada orasinya supaya Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mencopot Direktur Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Diamarni Gandhis dari jabatannya. Mereka juga menyampaikan supaya para dokter dan perawat yang melakukan mogok kerja di berikan sanksi tegas seperti penundaan knaikan pangkat bagi PNS dan bagi honorer.
Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Saharuddin, mengatakan aksi mogok yang dilakukan oleh dokter dan perawat tersebut tanpa izin dari pihak rumah sakit. "Mereka tidak pernah memberitahukan kami,kalau mereka akan mogok kerja," kata dia.
Dia mengaku, dokter dan perawat tersebut menutut pembayaran jasa medis 2009 dan 2010 yang hingga saat ini belum terbayarkan. Sedangkan pembayaran tunjangan untuk 2011 ini sudah siap hanya saja dokter dan perawat menolaknya sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah kapan tunjangan dua tahun lalu itu dibayarkan.
Jumlah jasa medis dan pembelian obat untuk 2010 ini yaitu 16 milar. Sedangkan hutang pemerintah yang belum terbayarkan 2010 lalu Rp 2,2 miliar sedangkan 2009 adalah hutang Pemerintah Provinsi Rp 974 juta untuk anggaran pendidikan gratis.
Menurut dia, sumber anggaran penddikan gratis yaitu 60 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 40 persen dari Provinsi.
Sahar mengaku bahwa para dokter tidak jadi melakukan mogok kerja, Jumat pekan lalu. "Memang mereka berencana mogok, tapi setelah Pak Bupati (Zainuddin) mengetahui informasi tersebut, Bupati memanggil dokter dan perawat tersebut menghadap.”
Sedangkan, Asisten II Kantor Bupati Bulukumba, A. Bau Amal, yang menerima aspirasi para aktivis itu, mengaku pihaknya akan melakukan rapat dengan Wakil Bupati dan instansi yang terkait. "Kami akan menyampaikan tuntutan ini," kata dia.
Dia mengatakan pihaknya akan membenahi pelayanan rumah sakit mulai dari manajemen keuangan hingga pelayanan para dokter dan perawat. Bukan hanya pengaduan dari para aktivis tapi pihaknya sering menerima pengaduan dari masyarakat,olehnya itu mereka akan mencarikan selusi dalam rapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
JASMAN
