Pekan Depan, Pemerintah Gelar Lagi Dialog Soal Ahmadiyah

Reporter

Editor

Kamis, 31 Maret 2011 16:33 WIB

Menko Kesra, Agung Laksono. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan melanjutkan dialog untuk membahas persoalan Ahmadiyah pekan depan. Rencananya, dialog tersebut juga akan melibatkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

"Memang kami sudah mebicarakan sejak lama, materinya tidak berbeda tapi saling komplemen, saling mengisi," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Presiden, Kamis 31 Maret 2011.

Meski sudah berkali-kali menggelar dialog, Agung mengakui belum ada keputusan untuk mengatasi persoalan Ahmadiyah. Ia mengatakan pertemuan itu justru untuk menampung lebih banyak masukan.

"Justru melalui forum itu akan lebih banyak menggali masukan-masukan," ujarnya. Rencananya, pertemuan pekan depan akan digelar di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu senada dengan Agung, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan belum ada rumusan yang dihasilkan dari pertemuan yang membahas Ahmadiyah. "Semua kementerian terkait ada, jadi itu akan dirumuskan," katanya.

Advertising
Advertising

Pemerintah akan terus mengelar pertemuan sampai ada solusi paling tepat. Selama pertemuan berlangsung, perwakilan Ahmadiyah tidak pernah hadir. "Mereka nggak datang." Namun demikian, menurut Suryadharma, pertemuan itu sangat bagus. Karena, semua pihak terkait diundang, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan Ahmadiyah.

Jika nantinya perwakilan Ahmadiyah tidak pernah menghadiri undangan pemerintah, kata dia, pemerintah tetap akan mengambil keputusan. "Nanti akan diumumkan," ujarnya.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya