PPP Siap Tampung Jamaah Ahmadiyah

Reporter

Editor

Senin, 28 Maret 2011 14:19 WIB

TEMPO/Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif, Gorontalo - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy, mengaku siap membantu jemaat Ahmadiyah agar segera bertobat dan meninggalkan ajaran mereka. Penegasan itu diungkapkan Chozin Chumaidy usai menghadiri Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo di Hotel Quality, Senin (28/3).

Menurut Chozin, sebagai partai yang berasaskan Islam, PPP mendesak agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah karena telah meresahkan dan mencederai aqidah umat Islam. Menurut dia, PPP siap membantu pemerintah dalam membubarkan ajaran tersebut.
“Kami juga siap menampung jemaat Ahmadiyah yang telah bertobat,” kata Chozin.

Ia menambahkan, polemik tentang Ahmadiyah tidak akan terus berkepanjangan jika pemerintah bersikap tegas dan segera membubarkan Ahmadiyah. “ Padahal payung hukumnya sudah jelas, yakni Surat Keputusan Bersama tiga Menteri tentang Ahmadiyah,” ujar Chozin.

PPP, kata dia, tidak memberikan perintah khusus kepada pengurus partai yang ada di daerah-daerah untuk menyatakan sikap membubarkan Ahmadiyah. Namun karena partai berasaskan Islam, maka semua pengurus partai di masing-masing daerah sudah sepakat agar ajaran yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad itu dibubarkan di Indonesia.
“ Tapi kami menyerahkan semuanya kepada Presiden agar masalah Ahmadiyah ini segera diselesaikan,” ujar Chozin.

CHRISTOPEL PAINO

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya