Padahal masa jabatan gubernur/wakil gubernur Sulawesi Tegnah , HB Paliudju - Achmad Yahya berakhir pada Kamis 24 April tahun ini, namun hingga hari ini Mendagri belum menunjuk caretaker Gubernur.
“Harus ada pemimpin setelah tanggal 24.April, jika belum ada penunjukan, maka kita mangalami vacuum of power. Jangankan sehari, sejam saja tanpa pemimpin akan berpengaruh besar pada kondisi Sulawesi Tengah, ini sangat berbahaya,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng, Nawawi Sang Kilat, Jumat (25/3)
Dia menambahkan, tidak ada yang namanya pelaksana tugas ( Plt) atau lainnya. “Harus segera ditunjuk caretaker, dan harus melalui SK Mendagri,” kata Nawawi, politisi Partai Demokrat itu.
Hal senada diungkapkan legislator DPRD Sulteng lainnya, Zainal Mahmud Daud. Anggota Komisi II ini menyayangkan sikap Mendagri yang terkesan lamban mengeluarkan SK caretaker. Padaha kata dia, pihaknya telah melakukan rapat paripurna permohonan caretaker kepada Mendagri beberapa waktu lalu.
Ketua Koalisi Demokrasi untuk Pemerintahan yang Amanah dan Bersih (Kompas) Sulteng, Muhammad Masykur menilai, keterlambatan SK Mendagri karena adanya tarik menarik kepentingan. “Mendagri dipengaruhi kekuatan politik yang sangat besar,” kata kata Masykur.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Rais Lamangkona mengatakan, dirinya akan terus menjadi Plt gubernur sebelum ada pejabat yang ditunjuk sebagai caretaker.
“Jadi begini, posisi saya sekarang kan Plt, saya akan melakukan tugas-tugas kegubernuran hingga ada caretaker,” kata Rais.
Menurutnya, hingga saat ini ia belum menerima bocoran atau pemberitahuan resmi dari Kemendagri terkait siapa yang akan menjadi caretaker. Yang pasti kata dia, hal itu akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Pengamat politik dari Universitas TadulakoPalu, Lasahido mengatakan, posisi Rais sebagai Plt, tidak lebih dari menjalankan fungsi-fungsi administraif gubernur. Ia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis terkait sikap pemerintah daerah. Menurutnya, sebaiknya caretaker gubernur harus dipilih orang orang netral.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, ada tiga nama yang diusulkan Mendagri ke Presiden sebagai caretaker. Satu di antaranya adalah Mayjen TNI Andi Tandribali Lamo, yang pernah menjadi caretaker Gubernur Sulawesi Selatan ketika terjadi sengketa Pilkada di wilayah tersebut pada tahun 2007 lalu.
DARLIS
