TEMPO Interaktif, Purwokerto - Ketika daerah lain masih sibuk dengan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah tahap pertama, Dinas Pendidikan Banyumas justru saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pencairan dana BOS tahap kedua. Rencananya, dana tersebut akan dicairkan pada April mendatang.

"Seminggu setelah dikirim dari pusat, akan langsung dicairkan," terang Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Santosa Edy Prabowo, Jumat (25/4).

Edy mengatakan Dinas saat ini sedang melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah persiapan pencairan dana BOS tahap dua. Upaya verifikasi ini dilakukan agar setelah dana BOS dikirim pusat bisa langsung dicairkan sekolah dalam waktu satu minggu.

Ia mengatakan dana BOS sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam menjalankan operasional belajar-mengajar. Jika terlalu lama diendapkan dalam kas daerah, dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya belajar-mengajar.

Prosedur pada pencairan tahap pertama akan dilakukan pada tahap kedua. Saat itu, dana BOS datang pada tanggal 19 Januari dan bisa diterima sekolah pada 25 Januari. Pencairan ini menjadi yang tercepat di Indonesia.

Terkait jumlah, kata Edy, dana BOS tahap dua ini tidak akan jauh berbeda dengan jumlah pada tahap pertama. Banyumas mendapatkan dana BOS sebesar Rp 24 miliar dari total Rp 94 miliar tahun ini.

Selain dana BOS, Banyumas juga akan mencairkan dana pendamping BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pencairan dana tersebut akan dilakukan pada Mei mendatang. "Jumlahnya sekitar Rp 9 miliar," katanya.

Untuk siswa SMP, akan menerima dana sebesar Rp 50 ribu per tahun. Sedangkan untuk siswa SD akan mendapatkan Rp 30 ribu per tahun.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas, Trijoko Heranto, mengatakan pencairan yang cepat harus disertai dengan pengawasan yang ketat. "Patut diapresiasi komitmennya, tapi jangan lupakan pengawasan," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya Pemerintah Banyumas menambah jumlah akuntan publik untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Sebab, menurutnya, secara kualitatif dan kuantitatif, akuntan di Banyumas masih sangat kurang.

Pengerahan akuntan publik tersebut diharapkan bisa menekan angka penyelewengan penyaluran dana BOS. Ia juga berharap sekolah mau membuka program dan kebutuhan dananya kepada masyarakat agar penyaluran dana tersebut bisa terpantau oleh masyarakat. "Mari kita bersama-sama awasi penyaluran dana BOS agar tepat sasaran," ajaknya.

ARIS ANDRIANTO