Kementerian Kesra Ajak Dialog Ahmadiyah

Reporter

Editor

Kamis, 24 Maret 2011 15:28 WIB

Jemaat Ahmadiyah yang telah menyatakan diri kembali secara sukarela ke ajaran Islam. ANTARA/ Jafkhairi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat berencana mengajak jemaah Ahmadiyah untuk berdialog. Dialog ini diadakan menyikapi persoalan yang dialami Ahmadiyah di beberapa waktu terakhir.
"Untuk melihat dari berbagai sisi dan diharapkan dengan dialog ini diperoleh masukan untuk dijadikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif di bidang agama,"ujar Menteri Kokesra Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Kamis 24 Maret 2011.

Ajakan dialog ini, lanjut Agung, tidak hanya menyertakan kelompok yang berasal dari garis keras tapi juga kelompok mainstream. Pihak yang akan diundang terdiri dari kalangan tokoh agama, akademisi dan juga masyarakat.

Sebelumnya Kemenkokesra pada 8 Maret lalu telah melakukan dialog dengan beberapa pihak seperti MUI, PBNU, Setara Institute, Wahid Institute, Balitbang Kementerian Agama juga pihak Kakanwil Kementerian Agama di Banten. Namun dari forum itu belum ditemukan satu kesimpulan. Sebab kementerian masih menunggu pihak Ahmadiyah untuk dimintai pandangannya.

"Kita berharap dapat menemukan dan kenali akar permasalahan yang sesungguhnya,"tutur Agung.

Pemerintah lanjutnya, ingin memperkuat kerukunan antarumat beragama. Pemerintah juga dikatakannya ingin menciptakan kerukunan masyarakat dalam upaya terus mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya