Presiden Yudhoyono Belum Terima Surat Kongres Amerika

Reporter

Editor

Jumat, 18 Maret 2011 18:13 WIB

Julian Aldrin Pasha. ANTARA/Pandu Dewantara

TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menganggap wajar kiriman surat dari Konggres Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga kini, kata dia, Presiden belum menerima surat kongres Amerika Serikat yang berisi desakan pembatalan Surat Keputusan Bersama tiga menteri mengenai Ahmadiyah.

"Itu hal yang biasa, biasanya konggres Amerika Serikat mengirimkan surat ke beberapa pimpinan negara. Ini bukan hal yang luar biasa," kata Julian di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (18/3).

Sebelumnya, Konggres Amerika konon mengirim surat kepada Presiden Yudhoyono yang mendesak pembatalan SKB. Surat itu dikirim menyusul kejadian kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah. Bulan lalu, delegasi Konggres Amerikan juga pernah bertemu dengan Presiden Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Konggres AS mempertanyakan tindakan hukum kepada para pelaku kekerasan kasus Cikeusik.

Julian mengakui sudah mendengar surat dari Konggres Amerika Serikat yang akan dikirim ke Presiden. Hingga saat ini, kata dia, belum ada surat yang sampai ke Presiden. "Saya telah mengecek ke Sekretaris Pribadi Presiden bahwa surat tersebut belum kami terima, bawasannya kabar yang menyebutkan kongres AS mengirimkan surat ditujukan ke presiden kami memang sudah dengar hanya memang surat yang bersangkutan aslinya belum kami terima," katanya.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya