PKS Usulkan Koalisi Hanya di Parlemen

Reporter

Editor

Kamis, 10 Maret 2011 16:49 WIB

Presiden PKS, Tifatul sembiring saat mengunjungi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/10). TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, mengusulkan perlunya peningkatan komunikasi di parlemen dan Sekretariat Gabungan Koalisi dialihkan di parlemen saja. Karena selama ini ia menilai parlemen lah yang menjadi penyebab kekisruhan antar partai anggota koalisi.

“Kalau perlu Setgab (Koalisi) itu nantinya suaranya satu saja, jangan semua bicara. Yang di parlemen ini komunikasinya perlu lebih intensif karena perubahan isu kan lebih cepat di sana," kata Tifatul di Istana Presiden, Kamis 10 Maret 2011.

Seperti kisruh soal hak angket Bank Centuty dan hak angket pajak, kata Tif, demikian dia biasa dipanggil, hanya terjadi di parlemen. Sedangkan para menteri di kabinet, menurutnya tak pernah ada masalah dan bekerja dengan normal. "Di kabinet tidak ada masalah, semua kompak,” kata Tifatul.


Menurut Tifatul, perombakan (reshuffle) kabinet juga tak ada kaitannya dengan evaluasi koalisi. Hal itu kata dia, telah ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keterangan pers resminya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Advertising
Advertising

“Itu harus disampaikan untuk meredam terjadinya spekulasi. Spekulasi kan mempengaruhi pasar, investor juga akan wait and see,” ujarnya

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan koalisi partai politik tak hanya berlaku di salah satu lembaga saja, pemerintahan atau parlemen saja. Karena, kedua lembaga ini harus berjalan dengan semangat yang sama.

"Tidak bisa koalisinya di pemerintahan saja tapi di parlemen tidak. Padahal kebijakan pemerintahan dibuat bersama antara pemerintah dan parlemen,” kata Andi yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga ini.


EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

8 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya