TEMPO Interaktif, Jakarta:Kehadiran bekas Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto dalam persidangan kasus ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Timor Timur,’ di Pengadilan Ad Hoc HAM, Jakarta Pusat, tentu menarik perhatian. Sebab, Wiranto-lah pemegang tongkat komando tertinggi tentara Indonesia selama periode jajak pendapat di Timor Timur, 30 Agustus 1999 silam. Nah, karena posisinya itulah banyak yang menilai Wiranto yang seharusnya duduk di kursi terdakwa, bukan bawahannya. Namun, kepada Tempo News Room, Media Indonesia dan SCTV yang mewawancarainya usai sidang, Wiranto membantah semua tudingan yang dialamatkan ke TNI mentah-mentah. Menurut dia, insiden bumi hangus dan tewasnya ratusan pengungsi di seluruh Timor Timur merupakan hal tak terhindarkan. “Kami sudah mengantisipasi, tapi tak mungkin dicegah,” kilahnya. Meski menolak berkomentar soal tekanan internasional dalam persidangan kasus HAM Timtim, Wiranto berharap hakim memberikan vonis yang adil untuk semua bekas anak buahnya yang bertanggung jawab soal keamanan di Timor Timur. “Mereka sudah mengabdi untuk negara, ternyata malah jadi terdakwa,” ujarnya. Wiranto juga minta agar masyarakat tidak menghakimi tentara. “Jangan kita menjadi objek permainan global,” tandasnya. Bagaimana pendapat Wiranto di seputar persidangan yang menghadirkan sejumlah anak buahnya itu, berikut petikan wawancaranya: Ada yang menilai, persidangan kasus HAM Timtim dengan terdakwa para petinggi TNI ini sarat rekayasa. Komentar anda? Kedatangan saya dalam proses peradilan ini benar-benar dengan ikhlas. Saya memberikan keterangan, fakta di lapangan dengan sebenar-benarnya. Memang, kami ada dalam suasana menyedihkan: TNI sudah dengan segenap keikhlasan, mengabdi, melaksanakan misi yang diemban dalam rangka jajak pendapat di Timor Timur. Dan, nyatanya, sekarang Timor Timur akhirnya merdeka. Anda tetap bersikeras berpendapat tidak ada pelanggaran HAM berat di Timor Timur, April-September 1999 silam? Merdekanya Timor Timur adalah indikasi proses jajak pendapat itu berlangsung dengan baik. Di sana-sini, jelas ada resiko dari sebuah proses jajak pendapat yang didahului pertikaian kedua belah pihak selama 23 tahun. Setelah berkelahi, kemudian kita harus masuk dalam proses yang memerlukan perdamaian. Jadi, tentu ada resiko di sana-sini. Tapi, jangan lalu resiko itu dikategorikan pelanggaran HAM berat. Dalam kesaksian saya hari ini, saya berusaha untuk menjawab semua persoalan dengan apa adanya. Tidak menyimpan suatu jawaban yang barangkali diduga merupakan pengkhianatan TNI, tidak sama sekali. Apa yang ditanyakan, saya jawab dengan keikhlasan, bahkan dengan sumpah. Dengan suatu kesadaran bahwa saya ingin menguak kebenaran dalam persidangan ini. Pekan lalu, Anda dipanggil, tapi tak hadir. Apakah Anda semula keberatan menjadi saksi? Kapanpun ada panggilan untuk memberikan kesaksian, saya justru ingin hadir. (Tujuannya) agar saya bisa memberi masukan dan persidangan ini benar-benar berhasil mencari kebenaran, bukan persidangan yang dibuat atas tekanan tertentu. (Dengan begitu) putusan apapun harus diakui sebagai sebuah proses kebenaran. Jangan sampai, begitu ada vonis, lalu dituding main-main, tidak netral, ada tekananlah. Tidak ada itu! Menurut Anda, apakah memang ada tekanan dalam persidangan ini? Mengarah ke keputusan tertentu misalnya? Saya sendiri merasa tidak ada tekanan. Saya dengan bebas bisa memberi kesaksian apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, saya harap dalam proses keseluruhan sidang, jangan sampai vonis hakim di sini terkontaminasi oleh tekanan semacam itu. Jangan sampai hakim takut menjatuhkan vonis yang benar. Untuk itu, saya minta pemerintah dan otoritas saat ini melindungi proses persidangan yang sudah kelelahan ini dengan sebuah statemen tegas bahwa peradilan dan proses hukum ini sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan tidak main-main. Masyarakat juga saya minta jangan apriori, memberikan tekanan agar semua jenderal dan petinggi TNI harus dihukum, harus salah! Mana ada pengadilan yang terdakwanya harus salah. Dalam sidang, Anda mengaku kecewa anak buah Anda menjadi terdakwa Saya sedih kan boleh. Sebagai seorang komandan yang memerintahkan perwira terbaiknya untuk tugas dan tahu mereka sudah menjalankan tugas dengan baik, namun ternyata tetap saja dijadikan terdakwa dan dituduh seperti ini. Namun, bukan berarti saya mempermasalahkan dakwaan ya… Buat kami, TNI, kehormatan lebih tinggi dari segalanya. Tidak mungkin, sedari awal ada kehendak, rencana, apalagi tindakan dari kami untuk membunuh, menghilangkan nyawa orang, membakar, memaksa orang. Tidak ada itu! Menurut Anda, mengapa dunia internasional begitu ingin melihat petinggi TNI dipenjara dalam kasus ini? Saya kira tidak ada yang bisa menjawab itu. Justru itulah yang harus direspons pemerintah dan rakyat Indonesia. Kita mempunyai independensi dan kewenangan sebagai bangsa. Jangan sampai, Indonesia, seperti sekarang ini, menjadi objek permainan global. Jangan sampai negeri ini menjadi komoditas menarik dalam persaingan global yang sangat kejam. Ini harus disadari. Teman-teman LSM dan media, juga seluruh masyarakat kita, jangan sampai terjebak dalam situasi seperti itu. Nanti kita akan saling menghantam karena masalah internal. Padahal, masalah itu bisa diselesaikan dengan baik bersama-sama. Syaratnya, harus ada satu visi bahwa persoalan negeri kita hanya bisa diselesaikan kita sendiri. (Wahyu Dhyatmika—Tempo News Room)