TEMPO Interaktif, Jakarta - Jauh sebelum reformasi 1998 menggulirkan ide otonomi daerah, Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, telah menggagasnya. Farid Prawiranegara, anak sulung Sjafruddin, mengatakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dipimpin ayahnya merupakan kritik kepada pemerintahan Soekarno di Jakarta yang enggan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola secara mandiri. “Sekarang gagasan ayah terbukti kebenarannya,” ujarnya sembari menahan tangis dalam pidatonya pada peringatan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara di kompleks Bank Indonesia, Senin (28/02) malam.
Farid mengisahkan ketika ayahnya menjadi tahanan politik tanpa pengadilan oleh Presiden Soekarno. Isteri dan anak-anak Sjafruddin harus rela berpindah rumah untuk menumpang tinggal. Kepedihan ini menggugah Soebandrio dan Leimena, yang merupakan pembantu Soekarno dalam pemerintahan, menolong keluarga Sjafruddin. “Meski lawan politik tetapi mereka tetap bersahabat,” kata Farid yang menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Setelah menjabat Menteri Kamakmuran, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, lanjut Farid, Sjafruddin menjadi tahanan politik, baik di masa Soekarno dan Soeharto. Bahkan di era Orde Baru, nama Sjafruddin seolah-olah disingkirkan dari buku sejarah untuk siswa Indonesia. “Namanya hanya disinggung sebentar,” katanya.
Farid mengatakan, kesan mendalam Sjafruddin dalam karir politik sebenarnya bukan saat menjadi politikus maupun saat menjalankan PRRI. Sjafruddin, kata Farid, menilai hal itu sebagai pekerjaan biasa. “I’m doing my job,” ujar Sjafruddin seperti ditirukan Farid. Sjafruddin lebih berkesan ketika menjalani sebagai Gubernur Bank Indonesia yang kala itu bernama DeJavasche Bank.
Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menguatkan penilaian Farid. Menurut Darmin, Sjafruddin merupakan peletak dasar moneter Indonesia. Hal yang sama diakui pula oleh Wakil Presiden Boediono, yang juga bekas Gubernur Bank Indonesia. “Apa yang dilakukan oleh Sjafruddin masih relevan hingga sekarang,” katanya. Baik Darmin dan Boediono yang hadir pada peringatan ini, sama-sama masih jelas mengingat soal kebijakan Sjafruddin, yaitu Gunting Sjafruddin.
Kebijakan ini, menurut Boediono, adalah langkah tepat menyelesaikan krisis ekonomi kala itu yang terjadi akibat banyaknya uang yang beredar. Gunting Sjafruddin yaitu kebijakan menggunting mata uang menjadi dua bagian. Sisi kiri berlaku untuk pembayaran dalam jangka tertentu dengan nilai setengah dari semula serta harus ditukar mata uang baru, sedangkan sisi kanan tidak berlaku.
Boediono mengatakan, di masa Orde Lama memang sempat ada debat di antara dua ekonom senior Indonesia, yaitu Sjafruddin di satu sisi dan Soemitro Djojohadikusumo di sisi lainnya. Boediono menilai Sjafruddin lebih konvensional ketimbang Soemitro. “Keduanya adalah peletak dasar ekonomi Indonesia, keduanya sama-sama benar,” katanya.
Akbar Tri Kurniawan
