Pemerintah Akan Tindak Tegas Pengganggu Pemulihan Keamanan di Maluku
Reporter
Editor
Rabu, 23 Juli 2003 13:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah bersama kepolisian akan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang mencoba mengganggu pemulihan keamanan di Maluku. Hal itu disampaikan Susilo menanggapi terjadinya ledakan bom di Maluku Rabu (13/2) malam. Ia mengakui ada pihak baik dari kelompok Islam maupun Kristen yang menolak mewujudkan perdamaian seperti tertuang dalam kesepatan Malino II. Namun penolakan itu adalah hak mereka. “Tapi kalau mereka ikut menggerakkan, memimpin atau melibatkan diri dalam konflik dan kekerasan baru, mereka harus mempertanggung jawabkan dan aparat keamanan akan mengambil tindkan tegas,” ujar dia. Susilo meminta masyarakat tidak memperhatikan ajakan untuk konflik lagi. Begitu pula dengan TNI/Polri, harus secara serius menangani masalah keamanan di Maluku. “Proses perdamaian ini harus jalan terus,” kata dia. Susilo menolak menjawab apakah elemen-elemen kecil yang menolak untuk berdamai apakah termasuk Laskar Jihad. Dia mengatakan, tidak ingin menyebut nama. Yang pasti, pemerintah sudah mengetahui pihak mana saja dari kalangan muslim dan Kristen yang menolak proses perdamaian. “Biarkan proses hukum berjalan dan berilah kesempatan bagi masyarakat Maluku untuk memulai kehidupan baru,” kata dia. (Dede A – Tempo News Room)
Berita terkait
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
6 menit lalu
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggandeng Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kediri.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
22 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
