TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah diminta agar menindak tegas kelompok-kelompok yang melanggar Deklarasi Malino untuk Maluku. “Kelompok yang melanggar digebuk saja dengan kekuasaan, dengan kekuatan militer,” kata Ketua MPR RI Amien Rais kepada wartawan diruang kerjanya Kamis siang (14/2). Hal itu dikatakan Amien berkaitan dengan terjadinya dua ledakan di Ambon Rabu (13/2) malam. Pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata terhadap para kelompok yang berusaha menodai deklarasi yang baru berumur puluhan jam tersebut. Amien meminta agar pemerintah mengusut tuntas pelaku peledakan dengan menangkap dan kemudian mengusirnya keluar dari Maluku. Karena dalam deklarasi sudah ada kesepakatan untuk saling meniadakan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak. Amien juga berpesan agar memberi waktu bagi berlangsungnya perdamaian antara anak bangsa tersebut. “Jadi jangan belum apa-apa sudah dibilang pelakunya kelompok A atau B. Bangunan yang sudah rapi jangan dirobohkan lagi,” kata Amien. Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno. Ia menghimbau pemerintah melalui Menko Kesra, Menko Polkam dan Kapolri supaya benar-benar mencermati masalah peledakan kemarin. “Supaya yang melanggar ditindak tegas. Ini juga akan jadi bahan pembahasan Komisi I untuk mem-follow up perdamaian di Maluku,” ujar dia. Anggota Komisi I Sabam Sirait lebih melihat keefektifan kelanjutan Deklarasi Malino bila pembangunan ekonomi lebih diperhatikan. Karena selama ini rakyat Maluku telah dimiskinkan. “Contoh, selama sembilan, setengah tahun, petani cengkeh di Maluku dimonopoli dengan harga dua ribu rupiah. Padahal ketika dijual ke perusahaan rokok harganya mencapai 15 ribu rupiah,” ungkap dia. (SS Kurniawan –Tempo News Room)