TEMPO Interaktif, Jakarta - Draft RUU inisiatif Komisi Pemerintahan DPR soal Penyelenggara Pemilu disetujui Paripurna DPR, Selasa (22/2/2011). Itu Berarti pembahasan rancangan beleid ini akan berlanjut dengan pihak pemerintah.
Namun dalam pengambilan keputusan, Fraksi Demokrat dan PAN tetap memberi catatan penolakan terhadap beberapa klausul dalam rancangan itu. Yang paling utama adalah urusan yang terkait soal masuknya unsur partai politik ke dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam rapat, perwakilan Fraksi Demokrat, Jufri, menyampaikan, terlalu banyak implikasi negatif jika unsur partai politik masuk ke dalam penyelenggara pemilu. Seharusnya KPU, bebas dari kepentingan politik atau partai tertentu. Itu juga menjadi aspirasi masyarakat selama ini. "Maka Demokrat tetap menolak keikutsetaan anggota parpol jadi penyelanggara pemilu," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan perwakilan dari Fraksi PAN, Totok Daryanto. Menurut fraksinya, anggota KPU setidaknya lima tahun lepas dari parpol, baik sebelum maupun sesudah menjadi penyelenggara pemilu. "KPU sebaiknya dari non partai dan pengawas pemilu bersifat ad hoc saja," ujarnya.
Sementara itu ketujuh fraksi lainnya berpandangan lain. Mereka tidak mempermasalahkan soal keterlibatan parpol dalam penyelenggara pemilu. Arif Wibowo, perwakilan dari Fraksi PDIP mengatakan, yang diperlukan adalah seleksi yang diperketat. PDIP kemudian mengambil contoh ada tiga orang anggota dan bekas anggota KPU yang kemudian masuk ke parpol tertentu dan menjadi pengurus teras.
"Itu kami sebut musibah moral bagi penyelenggara pemilu," kata Arif. Agar tidak terulang, lanjut dia, perlu ada representasi parpol dalam penyelenggara pemilu, yang tugasnya bisa saja menjadi pengawas.
Dia menilai adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diakomodir dalam beleid ini merupakan langkah maju. Namun yang terpenting adalah pengawasan membuat kualitas penyelenggaraan terjamin baik.
Juru Bicara Golkar untuk urusan beleid ini, Nurul Arifin menyadari pendapat partainya berbeda arus dengan masyarakat sipil dan LSM pemerhati pemilu. Namun dia tidak gentar untuk menghadapi serangan dari ekstra parlemen soal klausul keterlibatan parpol di penyelenggara pemilu. "Ke depan kami juga akan libatkan mereka dalam pembahasan," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA
