Amien Rais: Segera Realisasi Otonomi Khusus Papua!

Reporter

Editor

Jumat, 11 Juli 2003 16:39 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Ketua MPR Amien Rais mengingatkan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri agar segera merealisasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Langkah tersebut perlu diambil cepat agar persoalan Papua tidak semakin rumit menjelang digelarnya Kongres Rakyat Papua, Maret 2002 nanti. "Bagi saya, otonomi khusus bagi Papua harus segera diimplementasikan secepat mungkin sebagai bukti tidak perlu lagi ada referendum maupun tuntutan Papua merdeka," tegas Amien kepada wartawan di sela acara syawalan staf pengajar Fisipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sabtu (5/1). Perihal Kongres Rakyat Papua itu diketahui Amin ketika bertemu Tom Beanel, Wakil Ketua Presidium Dewan Papua, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat itu, Tom mengatakan rencana perhelatan itu akan dihadiri sekitar 250 kepala suku, Maret 2002. Tom Beanel yang datang bersama tokoh politik Papua lainnya, juga mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan muncul tuntutan referendum. Amien Rais mengingatkan pimpinan pemerintahan, petinggi TNI dan Polri TNI perlu segera mengantisipasi segala kemungkinan berkaitan rencana kongres itu. "Ini perlu disikapi arif dan diselesaikan secara dialogis meski keutuhan negara Indonesia tidak bisa ditawar lagi," tegasnya. Menurut Amien Rais, kalau muncul tuntutan referendum atau Papua merdeka, niscaya akan menimbulkan preseden lebih buruk. "Bagi kita, Timor Timur adalah yang pertama dan terakhir dalam pemisahan diri,” tegasnya. (Heru C. Nugroho - Tempo News Room)

Berita terkait

Kongres Peradaban Aceh Bahas Budaya di Era Kecerdasan Buatan

4 menit lalu

Kongres Peradaban Aceh Bahas Budaya di Era Kecerdasan Buatan

Kongres Peradaban Aceh 2024 membahas nasib seni dan budaya di era kecerdasan buatan. Apa yang harus seniman lakukan?

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

7 menit lalu

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.

Baca Selengkapnya

Giliran OpenAI yang Menggarap Search Engine Berbasis AI, Saingi Produk Google dan Microsoft

9 menit lalu

Giliran OpenAI yang Menggarap Search Engine Berbasis AI, Saingi Produk Google dan Microsoft

OpenAI bersiap meluncurkan mesin pencari berbasis AI, tak ingin ketinggalan dari Gemini AI milik Google dan Copilot besutan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

11 menit lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

16 menit lalu

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.

Baca Selengkapnya

8 Bulan Perang Gaza: 4 Tekanan yang Dihadapi Netanyahu

17 menit lalu

8 Bulan Perang Gaza: 4 Tekanan yang Dihadapi Netanyahu

Media Israel melaporkan bahwa tingkat tekanan dari Amerika Serikat akan menentukan tanggapan Netanyahu terhadap upaya pemerintahan Biden.

Baca Selengkapnya

Prabowo Hadiri Halalbihalal Bersama Pegawai Kemenhan, Ini Pesannya

18 menit lalu

Prabowo Hadiri Halalbihalal Bersama Pegawai Kemenhan, Ini Pesannya

Prabowo mengatakan misi pertahanan adalah misi yang sangat menentukan.

Baca Selengkapnya

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

18 menit lalu

5 Negara Terkecil di Asia Tenggara Berdasarkan Luas Wilayah

ASEAN terdiri dari 11 negara yang berlokasi di Asia Tenggara. Ini dia negara terkecil di Asia Tenggara berdasarkan luas wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan

20 menit lalu

Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan

Menteri Perdagangan Zulkfili Hasan alias Zulhas memastikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku hari ini, bisa dipakai untuk penyelesaian kasus-kasus penyitaan barang kiriman dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang masih tertahan.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin akan Panggil Manajemen Perusahaan

23 menit lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin akan Panggil Manajemen Perusahaan

Kementerian Perindustrian merekomendasikan pembukaan kembali pabrik sepatu Bata karena banyak pekerja yang terdampak.

Baca Selengkapnya