TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto mengaku kebijakan bumi hangus dan kerusuhan besar di Timor Timur pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 silam tidak bisa dihindari. “Itu memang sudah diprediksi, tapi tak bisa dicegah. Kami bukan malaikat,” kata Wiranto yang menjadi saksi dalam persidangan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur dengan terdakwa mantan Komandan Resort Militer Timor Timur Brigjen Noer Moeis di Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat, Rabu (23/10) siang. Prediksi itu, kata Wiranto, berdasarkan analisa tentara mengenai kondisi psikologis kedua pihak yang bertikai di Timor Timur. “Siapapun yang menang, eskalasi konflik akan meningkat,"”katanya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Andriani Nurdin. Tentara, kata mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini, justru berhasil meredam kerusuhan, menghindari korban lebih besar dan mencegah perang saudara yang berlarut-larut. “Saudara Noer Moeis, saya nilai berhasil,” katanya menunjuk peran terdakwa dalam insiden berdarah itu. Wiranto membantah tentara membiarkan pecahnya kerusuhan dan jatuhnya korban sipil. TNI, menurut Wiranto, memang sudah punya informasi kerusuhan pasti pecah sebelum pengumuman jajak pendapat. “Kami sudah melakukan antisipasi. Namun, (bentrok) itu tidak mungkin dicegah,” katanya dengan nada tinggi. Wiranto kemudian menunjuk tekanan dunia internasional ikut andil mendorong pecahnya kerusuhan di Timor Timur. Percepatan tiga hari pengumuman jajak pendapat dari 7 September 1999, tanpa menghiraukan protes pihak Indonesia, kata Wiranto, adalah salah satu faktor pemicu konflik. Sebelum jajak pendapat, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kata Wiranto yang hadir dengan kemeja batik, memuji peran tentara menjaga keamanan. Setiap tahapan pelaksanaan referendum itu, kata Wiranto, dipantau PBB. “Kalau situasi tidak kondusif, tidak mungkin jajak pendapat dilaksanakan,” katanya. Bahkan, kata Wiranto, tak ada satupun dari 700 bilik suara yang dirusak massa selama referendum. Pada bagian lain kesaksiannya selama lebih dari tiga setengah jam, Wiranto menuding pihak pro kemerdekaan tidak menepati janji untuk melucuti senjata. Semasa menjadi Panglima TNI, Wiranto mengaku pernah bertanya pada Panglima Kodam Udayana, Mayjen Adam Damiri; mengapa Fretilin tidak mau menyerahkan senjata padahal pimpinannya Xanana Gusmao sudah menandatangani nota perdamaian. “Saya dapat laporan, mereka mau menyerahkan senjata jika TNI juga dilucuti,” kata Wiranto. Setelah keterangannya dirasa cukup, hakim mempersilakan Wiranto meninggalkan ruang sidang. Namun, Wiranto meminta waktu untuk menyampaikan keterangan tambahan. “Saya kecewa mengapa prajurit TNI yang sudah menjalankan tugas negara, harus duduk di kursi terdakwa,” katanya sambil menggelengkan kepala. Wiranto lalu meminta majelis hakim benar-benar menjatuhkan vonis “sesuai nurani kebenarannya”. Dia lalu menyerahkan buku yang ditulisnya mengenai konflik Timor Timur kepada kelima hakim sebelum beranjak dari kursi saksi.(Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)