TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam situasi ekonomi yang bangkrut, naik atau tetapnya harga bahan bakar minyak akan berdampak sama. Yang harus lebih diperhatikan pemerintah adalah kebutuhan akan crisis center yang bertugas menelaah siapa yang bertanggungjawab menangani dampak kebijakan ini. “Sekarang ini tidak jelas menteri mana yang paling bertanggung jawab, maka harus dibentuk crisis center,” kata Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Pambagio, sebelum Diskusi Publik "Di Tengah Lonjakan Harga" di World Trade Center, Jakarta, Senin (18/6 ).

Menurut Agus, harus ada departemen yang secara teknis menangani masing-masing sektor. Seperti soal harga oleh departemen perindustrian dan perdagangan, yang didalamnya terdapat tim pemantau harga. Kemudian untuk transportasi juga ada menteri perhubungan, yang semua itu harus ditempatkan dan dipusatkan dengan tanggungjawab fihak yang berkompeten. Selama ini, tidak ada fihak yang bertanggungjawab tentang masalah-masalah yang timbul akibat kebijakan pemerintah. “Ini terbukti dari adanya kerusuhan di mana-mana,” ujar Agus.

Saat ini, kata dia, yang penting adalah bagaimana persiapan pemerintah menghadapi masalah ini. Tekanan sosial tidak akan bisa dihilangkan dalam situasi krisis dan yang harus dilakukan adalah mengurangi tekanan sosial tersebut. “Kalau tidak, harus kita nikmati bersama kekacauan ini,” paparnya.

Masyarakat, kata Agus, tidak memiliki kekuatan menawar terhadap pemerintah Di masa orde baru, kekuatan menawar masyarakat sangat lemah karena ada otoritas yang begitu kuat. Tetapi saat ini, kekuatan menawar masyarakat lemah karena otoritas yang tidak jelas. “Dalam situasi sekarang ini melawan atau tidak melawan posisinya sama saja,” kata dia. (Andi Dewanto)