TEMPO Interaktif, Jakarta:Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah dipastikan tidak akan meninggalkan Ambon pasca "Pertemuan Maluku". Sebab menurut Ayip Syarifuddin, Ketua Forum Komunikasi Ahlussunah Wal Jamaah organisasi yang membawahi Laskar Jihad, hasil pertemuan Malino itu tidak penting. “Ada atau tidak ada pertemuan Malino bagi kami tidak penting,” ujarnya kepada Tempo News Room di Jakarta, Rabu (13/2) petang. Pasalnya, menurut Ayip, pihaknya tidak diundang dalam pertemuan itu, maka secara yuridis formal laskar jihad tidak terikat dengan hasil “Pertemuan Maluku” yang digelar di Malino, Sulawesi Selatan, 11-12 Fabruari lalu. “Menurut saya hasil pertemuan itu juga tidak akan bisa dilaksanakan di lapangan karena pertemuan itu tidak melibatkan secara penuh kelompok-kelompok yang bertikai,” katanya. Menurut Ayip, sebelum digelar pertemuan Malino telah ada dua pertemuan pendahuluan, yakni proses negoisasi dan pra-Malino. Saat proses negoisasi Laskar Jihad diajak berunding. “Tapi memasuki pertemuan pra-Malino, Laskar Jihad tidak diukutsertakan,” tutur Ayip. “Ini terjadi juga kepada tokoh-tokoh kelompok Kristen lainnya. Jadi yang ke Malino itu tidak mewakili semua yang bertikai,” katanya. Menurut Ayip, sampai sekarang di Ambon terdapat sekitar 3000 orang anggota Laskar Jihad. Mereka datang ke sana sejak tiga tahun silam. “Kedatangan kami ke sana karena sikap pemerintah yang mencla-mencle, tidak tegas dalam menangani konflik di Maluku,” ujarnya. Menurut Ayip, pemerintah cenderung melihat persoalan Maluku sebagai pertentangan Islam dan Kristen semata. Padahal, awalnya, konflik itu terjadi karena adanya ancaman disintegrasi kelompok RMS (Republik Maluku Selatan). “Seharusnya ketika itu pemerintah tegas dan kelompok Kristen dan Islam sama-sama melawan RMS,” katanya. Ini, yang menurut Ayip tak terjadi. “Pemerintah salah dalam melihat persoalan di Maluku,” ujarnya. Akibatnya, ujar Ayip, tentara yang dikirim ke Maluku pun tak pernah tahu apa target mereka. “TNI tak memiliki common enemy, akibatnya mereka ikut terseret konflik,” imbuhnya. Seperti diketahui hasil Malino, antara lain, memutuskan untuk melarang keberadaan semua laskar bersenjata. Keputusan Malino mengharuskan laskar-laskar bersenjata menyerahkan senjata mereka. “Laskar Jihad tidak pernah membawa senjata di jalan-jalan jadi apa yang mau diserahkan,” katanya. Ayip menegaskan, laskar Jihad juga tidak akan pulang. “Sebagai warganegara Indonesia, tidak ada aturan yang melarang anggota Laskar Jihad tidak boleh ada di Ambon,” katanya. Menurut Ayip ketenangan di Maluku bisa tercapai jika pemerintah bertindak tegas dan hukum ditegakkan. “Berkali-kali digelar pertemuan Malino kalau pemerintah tak tegas tak ada hasilnya,” ujarnya. Ayip mencontohkan hasil pertemuan Malino di Poso. Menurut Ayip pertemuan Malino untuk mengakhiri konflik Poso gagal. “Kaum muslim tetap dilarang kembali ke Tentena dan bahkan disuruh transmigrasi, Ini kan yang rugi pihak Islam,” katanya. (Baskoro)