Ini Solusi Masalah Ahmadiyah dari Suryadharma Ali

Reporter

Editor

Selasa, 8 Februari 2011 16:31 WIB

Suryadharma Ali. ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo
TEMPO Interaktif, Banten - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan ada empat hal yang bisa menjadi solusi kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah. "Tapi ini pendapat pribadi bukan pemerintah," kata Suryadharma Ali kepada wartawan di kantor Gubernur Banten, Selasa (8/2).

Suryadharma menjelaskan empat hal itu adalah, menjadikan Ahmadiyah sebagai sekte sendiri dan tidak menggunakan atribut Islan dan Al Quran. Kedua, meminta anggota Ahmadiyah kembali ke Islam yang benar.

Lalu ketiga, lanjut Suryadharma, membiarkan keberadaan Ahmadiyah dan keempat, Ahmadiyah dibubarkan. "Kalau saya lebih memilih ahmadiyah kembali ke Islam yang benar," ujarnya. Menurut catatan Suryadharma, saat ini sudah ada 26 keluarga atau sekitar 50 orang Ahmdiyah kembali ke Islam yang benar.

Suryadharma menambahkan saat ini masih ada pelanggaran Surat Keputusan Bersama tiga menteri soal Ahmadiyah. Pelanggaran itu dilakukan oleh Ahmadiyah dan non Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten kemarin diserang massa. Akibatnya, tiga anggota Ahmadiyah meninggal, lima lainnya luka parah. Dua unit mobil dan satu rumah dirusak massa.
Adapun Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyesalkan terjadinya penyerangan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Menurut dia, penyerangan ini bukan dilakukan warga Banten. "Ini murni provokasi dari orang luar Banten," katanya.

WASI’UL ULUM

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya