TEMPO Interaktif, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santosa mengatakan, hingga tahun 2010 kementerian hanya mencatat sedikit sekali daerah yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Kita lihat sejak tahun 2004 baru empat persen. Ini sedikit sekali," kata dia dalam diskusi mingguan dengan wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (28/1).
Maliki merinci, hanya ada satu provinsi yang mendapat predikat WTP dari hasil laporan keuangan daerahnya tahun 2009 lalu, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, ada 14 kabupaten/kota yang juga mendapat predikat WTP. Sisanya, yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian ada sekitar 259 daerah, predikat tidak wajar ada sekitar 30 daerah, dan predikat disclaimer ada 45 daerah.
Menurut Maliki, pencapaian angka empat persen ini sangat jauh dari harapan. Pihaknya telah meminta agar setiap daerah mengalami perubahan yang mengarah ke perbaikan.
Ada banyak hal yang dicatat Maliki sebagai penyebab minimnya daerah yang mendapatkan predikat WTP ini. Diantaranya sistem pengendalian intern yang tak berjalan di sebagian besar daerah, dan persoalan aset-aset yang tak tercatat dengan baik. Ada juga karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
Selain itu, kata dia, reformasi keuangan yang mulai digulirkan tahun 2003 tak sejalan dengan kesiapan daerah dari sisi sumber daya manusia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada akuntabilitas laporan keuangannya. "Makanya kita mengintensifkan koordinasi dengan BPK. Sebab presiden menargetkan semua sudah WTP tahun 2012. Padahal sekarang baru 4 persen. Kita harus kerja keras,"kata dia. Irjen, tambah dia, akan menitikberatkan pada upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah.
MUNAWWAROH
