Jadi Korban Politik, Guru Diusulkan Dikelola Pemerintah Pusat
Reporter
Editor
Jumat, 28 Januari 2011 09:32 WIB
Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia melakukaan aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Jakarta, Selasa, (11/5). TEMPO/Subekti
TEMPO Interaktif, Gorontalo - Ketua umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengusulkan seluruh guru di Indonesia ditangani pemerintah pusat jika tetap menjadi korban politik.
Sulistiyo mengungkapkan hal itu ketika menghadiri konfrensi kerja nasional ke III PGRI di Gorontalo, Jumat (28/1). Menurutnya, saat ini banyak guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain yang menjadi korban politik.
”Jika tidak dapat diselesaikan, PGRI mengusulkan untuk dilakukan kajian kemungkinan agar guru dan tenaga kependidikan ditangani pemerintah pusat saja,” tandas Sulistiyo.
Permasalah tersebut kata dia, terjadi diseluruh Indonesia. Dan hal ini pula yang akan menjadi pembahasan PGRI dalam konfrensi kerja nasional yang dimulai sejak hari ini, hingga tanggal 30 Januari mendatang.
Selain masalah posisi guru, banyak masalah kependidikan yang akan dibahas pada konfrensi nanti, di antaranya persoalan ujian nasional, kesejahteraan guru swasta, guru honor, serta guru madrasah yang perlu standarisasi. ” Sebab sekarang banyak guru yang bekerja penuh waktu dengan upah sekitar Rp 200.000 per bulan,” ungkap Sulistiyo.
Ini 5 Program Prioritas Kemendikbud untuk Guru, dari Guru Penggerak hingga PPPK
3 hari lalu
Ini 5 Program Prioritas Kemendikbud untuk Guru, dari Guru Penggerak hingga PPPK
Dirjen GTK Nunuk Suryani berharap, semua akan menjadi guru profesional yang sudah tidak lagi pusing memikirkan kesejahteraan dengan fokus pada peningkatan kompetensi.
