Ito Sumardi: Johnson Ngarang

Reporter

Editor

Minggu, 23 Januari 2011 17:05 WIB

Komjen Ito Sumardi. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi membantah semua tudingan penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan. "Johnson itu ngarang," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad 23 Januari 2011.

Johnson menuding penyidik telah membelokkan kasus mafia hukum dan mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Pembelokan ini, terlihat dari kronologi kasus tersebut. Sejak awal, menurut Johnson, kasus ini terkait dengan kepemilikan harta Rp 28 miliar milik Gayus.

Uang sebesar itu diakui Gayus berasal dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal. Namun, bukannya membereskan kasus ini, polisi malah menyidik kasus PT Surya Alam Tunggal yang menurutnya tak ada kaitannya dengan uang Rp 28 miliar itu.

Johnson juga menuding Ito Sumardi telah melakukan kebohongan kepada publik soal data 149 perusahaan yang ditangani Gayus. Menurut Johnson, data perusahaan itu sebenarnya sejak Maret 2010 telah dimiliki kepolisian. Namun, Ito mengaku baru mendapatkannya beberapa pekan lalu.

Hal tersebut menurut Johnson, diketahuinya dari mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji. Ia mengaku diceritakan Susno saat mengunjunginya di Rumah Tahanan Markas Korps Brimob, kelapa Dua Depok kemarin, Sabtu (22/1).

Ito membantah semua tudingan tersebut. "Saya sudah hubungi Pak Susno, dan beliau mengatakan tak pernah ngomong seperti itu," ujarnya.

Advertising
Advertising

Demikian juga soal data 149 perusahaan. Ito mengatakan bahwa baru mendapatkannya dari Kementerian Keuangan sekitar dua pekan lalu. "Inspektur Jenderal (kementerian) yang langsung datang untuk menyerahkan data itu ke kami. Silahkan saja cek ke Ditjen Pajak," tuturnya.

FEBRIYAN

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya