Menteri Harus Jelaskan Pembebasan Ayin ke Publik
Rabu, 12 Januari 2011 17:24 WIB
Artalyta Suryani. TEMPO/Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif , Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan rencana pembebasan bersyarat dan pemberian remisi kepada Artalyta Suryani, terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan, kepada publik. Penjelasan ini mutlak perlu, agar tak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Penjelasan tersebut, salah satunya adalah seputar apakah pemberian remisi kepada Ayin--panggilan akrab Artalyta--sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. "Kalau Ayin diberi remisi dan pembebasan bersyarat, pertimbangannya apa?," ujar Martin saat dihubungi Tempo , Rabu 12 Januari 2011.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini mengatakan Patrialis perlu menjelaskan pertimbangan pemberian remisi yang sudah beberapa kali diberikan kepada Ayin. "Menteri Hukum dan HAM perlu memberi penjelasan kepada masyarakat, karena ini (kasus Ayin) adalah kasus yang menyita perhatian publik," kata dia.
ANNISA ANINDITYA
Advertising
Advertising
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
22 hari lalu
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca Selengkapnya
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Baca Selengkapnya
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca Selengkapnya
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
Baca Selengkapnya
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
15 November 2023
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Baca Selengkapnya
Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September
21 Agustus 2023
Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September
Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi
18 Agustus 2023
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi
TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi
14 Juli 2023
Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi
Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.
Baca Selengkapnya
Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?
21 Juni 2023
Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
9 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
14 jam lalu
19 jam lalu