TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, menilai anggaran untuk lembaga permasyarakatan wajib ditambah. Ini sebagai salah satu solusi dari banyaknya masalah ketidakberesan manajemen penjara yang akhir-akhir ini muncul.
“Bagi saya, sumber masalahnya di sini: anggaran. Wajib ada penambahan anggaran untuk lapas. Anggaran itu harus cukup agar kasus Gayus Tambunan dan joki napi tidak terulang,” kata politisi PDIP itu saat dihubungi, Kamis (6/1).
Minggu ini, terdakwa mafia pajak dan peradilan Gayus Tambunan kembali menggegerkan masyarakat. Terdakwa kasus mafia pajak itu diduga sempat bepergian ke Makau, Cina, dan Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir September 2010. Padahal saat itu, Gayus seharusnya ada di rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.
Adapun di Bojonegoro, Jawa Timur, Kasiem, seorang terpidana, diketahui menyuap Karni, tetangganya, untuk menggantikannya sebagai penghuni sel di Lapas Bojonegoro. Aksi Kasiem terbongkar pada hari keempatnya menghirup udara bebas.
Gayus menyebut, kasus Gayus Tambunan dan Kasiem bisa terjadi karena manajemen rutan punya banyak kelemahan, terutama dalam hal sumber daya manusianya. Selain itu juga soal rendahnya disiplin seperti menerima suap dari pihak eksternal.
“Kita harus melihat, ada pihak-pihak eksternal yang mengintervensi dan ikut serta mengatur keluar-masuknya tahanan, dengan berusaha menyuap. Ini indikasi anggaran lapas masih kurang,” ujarnya.
Ia menyesalkan mengapa aparat sampai lengah sehingga Gayus bisa plesiran dan terjadi joki tahanan seperti dilakukan Kasiem. Padahal, penjara adalah tahap terakhir penegakan hukum. Kata Gayus Lumbuun, percuma polisi sudah bekerja, jaksa sudah menuntut, hakim sudah memvonis, tapi ujung-ujungnya terpidananya bebas. “Nggak ada gunanya dong, dia dihukum?” katanya.
Isma Savitri
