TEMPO Interaktif, Jakarta - Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di lima kota menunjukkan bahwa pengacara ternyata menolerir penyiksaan kliennya. "Masih ada advokat menganggap tak perlunya bantuan hukum saat penangkapan," kata Restaria Hutabarat, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam peluncuran hasil penelitian penyiksaan dalam proses peradilan pidana, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Rabu (29/12)
Survei Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama Januari 2009-Januari 2010 pada 748 tersangka/terdakwa/terpidana menunjukkan setiap orang pernah mengalami penyiksaan dalam perkara pidana. Sayangnya, pengacara justru berpendapat pendampingan hukum hanya sebatas saat pemeriksaan.
Sebanyak 96 pengacara yang terlibat proses pidana di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh, juga lebih menolerir bentuk kekerasan fisik ketimbang kekerasan psikis maupun seksual. Toleransi tertinggi ditunjukkan pengacara di Surabaya.
Survei juga menemukan bahwa aparat hukum ternyata memiliki kesadaran yang rendah soal bantuan hukum. Resta memaparkan, aparat penegak hukum menganggap bahwa bantuan hukum hanya perlu diberikan ketika membuat Berita Acara Pemeriksaan. Di tahap lain, seperti saat penangkapan dan penghukuman, dianggap tak diperlukan.
Menurut Resta, situasi ini dipengaruhi oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang taktegas mengatur bantuan hukum di tahap peradilan pidana. Hak atas bantuan hukum diwajibkan pada tersangka yang diancam pidana mati, penjara 15 tahun atau lebih, atau penjara 5 tahun bagi mereka yang tak mampu.
Padahal, kata Resta, rekayasa kasus masih terjadi yang itu bisa dilakukan dengan pemalsuan tandatangan atau penandatangan BAP kosong yang biasanya justru muncul karena adanya penyiksaan. "Tingginya penyiksaan juga akibat tak didampingi penasihat hukum," ujar Resta.
Dianing Sari
