Permintaan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan peningkatan akuntabilitas anggaran dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara, Jayapura, Ahad 21 November 2010 malam.

Rencana pembangunan megaproyek di Papua adalah kawasan agribisnis terpadu di Merauke, serta pembangunan kawasan ekonomi hijau di Embrano dan Jayapura yang rendah emisi karbondioksida.

Rencana pembangunan megaproyek di Papua Barat adalah kawasan industri ternak, pabrik semen, serta pembangkit tenaga listrik di Manokwari, Fak fak, serta Sorong.

"Saya harap dalam waktu dekat akhir Desember atau awal Januari sudah bisa dipresentasikan kepada saya bersama-sama Gubernur Papua (Barnabas Suebu, red) dan Papua Barat(Abraham Atururi) ," pinta Presiden.

Presiden berharap rencana pembangunan megaproyek di dua provinsi tersebut sudah bisa terwujud dalam jangka waktu menegah dan diharapkan akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya di dua provinsi kawasan timur Indonesia tersebut.

Kepala Negara juga berharap pembangunan kawasan ekonomi hijau beremisi rendah di Papau dapat menjadi contoh pembangunan ramah lingkungan yang dapat ditiru dan berkontribusi kepada dunia.

Dalam sambutannya Presiden memuji perkembangan pembangunan di Jayapura dari perubahan yang disaksikannya sejak terakhir kali berkunjung pada 2006.

"Saya dengan jujur harus mengatakan ketika tadi dari bandara menuju ke Kota Jayapura beserta istri, sepanjang jalan saya amati kehidupan saudara-saudara kita di sini. Yang saya lihat, saya rasakan, adalah Jayapura semakin hidup, semakin maju, berkembang," tuturnya.

Meski memahami masalah pembangunan di Papua dan Papau Barat jauh lebih kompleks dari Jawa dan Sumatera, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa dua provinsi di wilayah timur Indonesia itu akan lebih maju.

Presiden mengatakan pendekatan kepada Papua yang dulu lebih mengedepankan faktor keamanan kini telah diubah menjadi pendekatan kesejahteraan tanpa melupakan kedaulatan dan keutuhan negara.

Dalam Inpres No 5 Tahun 2007, lanjut Presiden, telah ditetapkan kebijakan khusus peningkatan percepatan pembangunan di wilayah Papua yang berbasis kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

"Semua itu tiada lain adalah ketertinggalan selama ini yang harus kita tutup, percepat kemajuannya dengan kebijakan khusus untuk Papua," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Kepala Negara pun menjanjikan peningkatan anggaran untuk Papua dalam bentuk dana alokasi umum, khusus, serta dana bagi hasil yang tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Presiden dalam sambutannya juga menyampaikan kerisauannya tentang harga-harga barang pokok yang sangat tinggi di Papua.

Namun, Presiden meyakini masalah itu dapat diatasi apabila kawasan industri khusus atau megaproyek di Papua dapat terwujud.

Dalam sambutannya Presiden mengimbau Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melibatkan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan.

Ia juga meminta agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat maksimum melaksanakan perannya dengan memberikan kontribusi dan pandangan dalam pembangunan di tanah Papua.

WDA | ANT