Ade-Sellica Ditetapkan Jadi Bupati-Wakil Bupati Karawang

Reporter

Editor

Jumat, 19 November 2010 14:00 WIB

TEMPO Interaktif, Karawang - Pasangan Ade Swara dan Sellica Nurahdiana yang mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan bupati Karawang bakal segera ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang.

Pasangan tersebut pada pemilihan yang digelar Ahad lalu meraup suara 372.882 suara atau 38,80 persen. Emay Achmad Maehi, Ketua KPUD Karawang, saat dihibungi Tempo, Jumat (19/11), mengatakan, penetapan calon terpilih akan dilakukan melalui rapat pleno lengkap yang akan digelar awal pekan depan. “Rencananya sih Senin (22/11),” kata Emay.

Pasangan Ade-Sellica yang diusung koalisi Partai Demokrta, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang itu mempercundangi pasangan incumbent Sonny Gersona-Dadang S Muchtar yang dijagokan Partai Golkar yang memperoleh suara 288.732 suara atau kedua terbesar.

Selanjutnya, pasangan Eli Amalia Priatna-Endang Abdullah yang digadang-gadang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bintang Reformasi menduduki peringkat ketiga dengan raihan suara 153.965 suara atau 16,02 persen, peringkat keempat diduduki pasangan Karda Wiranata dan Deden Darmansyah yang diusung PDI Perjuangan yang mengantongi 122.062 suara atau 12,70 persen dan pasangan Endang Warsa – Agustia Mulyana dari jalur perseorangan hanya memperoleh suara 23.283 suara atau 02,42 persen.

Data yang diperoleh dari KPUD Karawang menyebutkan pemilihan bupati tersebut harusnya diikuti oleh 1.551.925 daftar pemilih tetap. Tapi, pada saat pelaksanaan pesta demokrasi itu, pemilih yang mendatangi bilik-bilik suara dan menyalurkan aspirasinya hanya mencapai 960.861 suara atau 63,69 persen. Sedangkan yang dinyatakan Golput mencapai 27.549 suara.

Advertising
Advertising

Ihwal masih tingginya angka Golput tersebut, Riesza Affiat, anggota KPUD Karawang, mengatakan, angka partisipasi warga dalam pemilihan ini menurutnya justru masih tinggi jika dibandinghkan dengan angka partisipasi pemilukada di daerah lainnya di Jawa Barat. “Tapi memang meleset dari target kami yang diharapkan mencapai 70 persen,” kata Riesza.

NANANG SUTISNA

Berita terkait

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.

Baca Selengkapnya

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Baca Selengkapnya

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.

Baca Selengkapnya

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.

Baca Selengkapnya

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.

Baca Selengkapnya

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.

Baca Selengkapnya