TEMPO Interaktif, Jakarta - Organisasi yang menamakan diri Republik Maluku Selatan kembali menuntut pejabat Indonesia yang akan datang ke Belanda untuk ditangkap. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini pejabat yang dituntut agar ditangkap adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Nur Hassan Wirajuda, yang juga bekas Menteri Luar Negeri.
“RMS menuduh Wirajuda turut bertanggung jawab dalam pelanggara HAM di Maluku pada 2003 dan 2007,” kata juru bicara RMS, Willem V. Sopacua, dalam siaran persnya, Ahad (14/11).
Menurut Willem, RMS telah menyurati Perdana Menteri Belanda Mark Rutte soal tuntutan itu. Bila pemerintah Belanda tak menangkap Wirajuda, kata Willem, RMS akan meminta penangkapan itu ke pengadilan setibanya Wirajuda di sana. “Pemerintah RMS menantang Hassan Wirajuda untuk hadir dalam sidang dan membela dirinya,” ujar Willem.
Sebagai Menteri Luar Negeri dari 2001 sampai 2009, kata Willem, Wirajuda ikut bertanggung jawab atas penyiksaan terhadap sejumlah warga Maluku. Willem menyebut mereka sebagai “para pejuang RMS” lantaran berani mengibarkan bendera RMS.
Menurut Willem, Wirajuda dijadwalkan berkungjung ke Negeri Kincir Angin itu pada 23 November untuk memberikan ceramah. Wirajuda sendiri belum dikonfirmasi soal rencana keberangkatannya ini.
Selain soal Wirajuda, Willem menambahkan, RMS juga telah mengajukan banding atas ditolaknya tuntutan penangkapan Presiden Yudhoyono pada 6 Oktober lalu.
ANTON SEPTIAN
